Pertemuan awal Consultative Group on Indonesia (CGI) di Jakarta telah berakhir, Kamis pekan lalu. Dalam sidang yang berlangsung dua hari itu, disepakati jumlahpinjaman baru untuk Indonesia sebesar US$ 3,4 miliar atau Rp 29,24 triliun. Dari jumlahitu, Asian Development Bank (ADB) memberikan komitmen pinjaman untuktahun 2004 tak kurang dari US$ 925 juta. Rinciannya: US$ 575 juta dalam bentukprogram, dan US$ 350 juta sebagai proyek.

Komitmen pinjaman CGI ini sedikit lebih tinggi dari harapan pemerintah,yang menginginkan pinjaman Rp 28,24 triliun atau US$ 3,35 miliar. Juga lebih besardari tahun sebelumnya, yang hanya US$ 3,1 miliar.

Deputi Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara, Shamshad Akhtar,mengatakan jumlah pinjaman dari bank pembangunan itu disesuaikandengan daya serap, kelayakan proyek, dan kebutuhan masa depan. TEMPO danbeberapa wartawan mewawancarai Shamshad saat istirahat minum kopi dipertemuan awal CGI, Rabu pekan lalu di Jakarta.

Apa persyaratan pinjaman yang diminta ADB?

Secara umum, kami punya dua syarat, yaitu kelanjutan stabilitasmakroekonomi dan akselerasi implementasi reformasi struktural. Dalam pinjamanprogram, kami menginginkan kelanjutan stabilitas sektor finansial dan industri,restrukturisasi perusahaan negara, dan investasi. Kami masih punya proyekpeningkatan stabilitas finansial, iklim investasi,dan ekspor. Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah lokal dan pengurangankemiskinan. Kami telah menandatangani MOU senilai US$ 6 juta untukmeningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah.

Bagaimana soal korupsi?

Korupsi tidak dibicarakan secara spesifik, tapi sangat bergema danmenjadi perhatian besar negara dan lembaga donor. Kami sangat menaruh perhatianpada upaya memerangi korupsi. Caranya, dengan mengembangkan prosedurakuntabilitas, manajemen finansial, dan hati-hati mengucurkan bantuan denganmemperhatikan akuntabilitas, implementasi, dan transparansi.

Kenyataannya, hanya 40 persen dari pinjaman yang dicairkan.

Sebenarnya itu baru komitmen pinjaman, bukan pinjaman. Ini terkaitdengan daya serap. Saat ini, pemberian pinjaman lebih kompleks. Kami mendesainproyek dalam lingkungan dan kondisi Indonesia yang baru. Untuksekarang, membangun proyek harus berurusan dengan lebihdari 60 pemerintah lokal. Setiapstakeholders harus terlibat. Jadi, tidak mudah. Kitajuga harus menilai kelayakan proyek. Mungkin pemerintahIndonesia sendiri tidak siap, sehingga membatalkan.

Tapi, kenapa Indonesia membutuhkan tambahan pinjaman?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat lambat dan belum kembali kekondisi sebelumnya, yang mencapai 7 persen setahun.Ini karena pertumbuhan hanya didorong olehkonsumsi, bukan investasi. Di saat yang sama,Indonesia mengalami tekanan anggaran dan berkutat dengankemiskinan dan pengangguran. Pemerintah harus mencarisumber pendanaan yang kompetitif. Dibanding pinjaman komersial luar negeri, kamisangat kompetitif karena tidak berbisnis. Kami berbisnis pembangunan.

Bagaimana dengan pemilu tahun depan? Apakah mempengaruhi ADB?

Ada komitmen bahwa pemerintah akan tetap menjalankanwhite paper. Saya pikir pemerintah Indonesiaakan menghormati komitmen itu. Di Indonesia, demokrasi masih bayi dan stabilitaspolitik tidak selamanya mantap. Dengan lingkungan global yang juga tidak bagus,tekanan stabilitas menjadi rawan dan pemerintah harus bisa memprediksinya.

Belakangan, bermunculan skandal pembobolan bank seperti di BNI danBRI. Bagaimana tanggapan ADB?

Kita sangat menaruh perhatian. Bank-bank ini baru direkap pemerintah.Skandal itu membuat biaya ekonomi bertambah. Pemerintah sebaiknyamemprivatisasi bank-bank ini.

Apakah skandal tersebut mempengaruhi ADB dalam memberikan pinjaman?

Kami memiliki persetujuan kredit ekspor untuk usaha kecil menengah sebesar US$ 80 juta. BNI merupakan satu dari tiga bank yang akan memperolehnya. Sikap kami adalah tidak akan mencairkannya sampai skandal diselesaikan. n