60 Perusahaan Tekstil Tutup Termasuk Sritex, Asosiasi Desak Pemerintah Tanggung Jawab

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta meminta pemerintah bertanggung jawab atas tutupnya 60 perusahaan tekstil dalam dua tahun terakhir, termasuk belakangan PT Sri Rejeki Isman (Sritex), dan badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menilai pemerintah sengaja membiarkan banjir impor yang mengakibatkan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) terpuruk.

“Solusinya sudah jelas, kendalikan impor legal dan berantas praktik importasi ilegal, dalam hal ini penegakan hukum dan perbaikan kinerja Bea Cukai," ujar Redma dalam keterangan tertulis, Ahad, 9 Maret 2025..

Ihwal pengendalian impor, Redma mengatakan, pemerintah setengah hati mengerjakannya sehingga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang mendukung kinerja sektor tekstil hanya berlaku tiga bulan. Sesudahnya, pemerintah malah merelaksasi aturan impor melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024. “Apa lagi yang ilegal, pemerintah tutup mata bahkan enggan mengakuinya, seakan semua baik-baik saja, padahal mudah dilihat kasat mata," ujar Redma.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan data penutupan pabrik dan PHK yang terungkap baru perusahaan menengah dan besar. Padahal menurut dia, PHK di industri kecil menengah (IKM) jauh lebih besar. IKM yang tutup, ujar dia, jumlahnya hampir mencapai 1.000 unit dengan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mencapai ratusan ribu orang.

Mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah, Nandi mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membiarkan kinerja buruk Bea Cukai berlarut-larut. Bendahara negara itu, ujar dia, membiarkan jajarannya menjalankan praktik impor borongan yang masuk tanpa membayar bea masuk dan pajak.