Saling Silang Anggaran Proyek Ibu Kota Baru

Dewan Perwakilan Rakyat telah merestui pemerintah untuk menganggarkan dana pembangunan ibu kota baru dalam APBN 2022. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyatakan dukungan diberikan lantaran beban Jakarta sebagai ibu kota sudah terlalu berat. Dia pun menilai pemindahan ibu kota baru sudah mendesak. “Namun anggaran yang telah disetujui oleh DPR tidak bisa digunakan sebelum Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan,” kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat berencana menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mendanai pembangunan IKN Nusantara. Dia menyatakan bisa mengambil dana dari pos program penguatan ekonomi senilai Rp 178,3 triliun. Namun rencana tersebut batal setelah muncul banyak penolakan. “Kalaupun PEN tidak boleh dihubungkan dengan IKN, ya, tidak apa-apa juga. Nanti kami gunakan pos di dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujar Sri Mulyani.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran IKN bakal dianggarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. “Tidak ada dana PEN untuk IKN,” ucap dia. Menurut Airlangga, proyek IKN Nusantara butuh anggaran Rp 45 triliun, dari 2020 sampai 2024.

Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan pembangunan IKN belum masuk rencana pembiayaan lembaganya pada tahun ini. Menurut dia, lembaganya baru menghitung kebutuhan dana pembangunan IKN Nusantara. Pada periode 2022-2024, Basuki mengatakan nilainya mencapai Rp 46 triliun hanya untuk membangun kawasan inti pemerintah pusat (KIPP). “Ini sudah diusulkan kepada Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Basoeki mengaku belum mengetahui di mana dana tersebut bakal dialokasikan. Namun dia optimistis dananya tak akan dibebankan ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang sudah disusun. Kalaupun terjadi, dia memastikan proyek lain tidak akan terganggu.

Kementerian PUPR mengajukan anggaran Rp 46 triliun untuk mendirikan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di ibu kota baru di Kalimantan Timur untuk periode 2022-2024.

Pada Rabu lalu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, kembali menekankan bahwa belum ada anggaran IKN Nusantara di lembaganya. “Kami belum ada revisi dan penambahan alokasi anggaran untuk IKN sampai dengan saat ini,” katanya.

Pembangunan IKN Nusantara bakal terbagi menjadi empat tahap. Pada tahap awal, pemerintah bakal berfokus pada kawasan inti dengan mendirikan fasilitas dasar pemerintahan dan permukiman. Selain itu, pemerintah akan membangun infrastruktur pendukung dasar, seperti jalan, air, sanitasi, energi, dan telekomunikasi. Presiden Joko Widodo menargetkan perpindahan pemerintahan sudah bisa dilakukan sebelum 16 Agustus 2024.

Setelah itu, pemerintah memulai pengembangan kawasan IKN. Targetnya tak tanggung-tanggung. Dalam periode sampai 40 tahun ke depan, IKN Nusantara ditargetkan menjadi destinasi nomor satu untuk penanaman modal asing, 10 besar Kota Layak Huni Terbaik, dan kota netral karbon.

Anggota Komisi V DPR, Supriadi, menyatakan anggaran IKN yang belum kunjung tercantum di APBN berpotensi menyulitkan penyelesaian target pemindahan pemerintahan pada 2024. Dia memperkirakan pemerintah akan mengalokasikan dana dalam APBN Perubahan. “Misalnya ini dimasukkan di APBN Perubahan kemudian disusun perencanaan, lalu proses lelang, paling akhir tahun baru bisa dibangun,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad Ali, mengatakan pemerintah harus realistis atas target proyek ibu kota baru. Proyek besar ini membutuhkan waktu dan bukan sekadar memindahkan tempat kerja pemerintah. “Kami tidak mau pemindahan ini membuat pelayanan publik tersendat,” ujar Ahmad.

VINDRY FLORENTIN | IMAM HAMDI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | MAJALAH TEMPO | ANT