Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Anies Baswedan mengatakan akan mereformasi kebijakan pembiayaan partai politik (Parpol) jika terpilih menjadi presiden. Karena, kata dia, berbagai kegiatan partai politik itu harus dibiayai agar bisa tetap berjalan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anies mengibaratkan partai politik seperti perusahaan yang memiliki karyawan dan kegiatan operasional. “Itu semua membutuhkan biaya,” ujar dia setelah hadir dalam acara 11th US-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, pada Selasa, 24 Oktober 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, jika pembiayaan untuk partai politik itu tidak diatur dan disiapkan, maka beban biayanya akan ditanggung oleh orang-orang yang berada di dalam proses politik itu. Namun, kata dia, biaya yang senyatanya ada, semua orang seperti seakan-akan tutup mata dan tidak tahu.
Yang terjadi saat ini, menurut Anies, semua kegiatan partai politik itu yang penting jalan. Sehingga bebannya ada pada pengurus dewan pimpinan wilayah, cabang, hingga daerah. “Ini yang perlu reform. Apakah nanti negara membiayai sebagian, membiayai sepenuhnya, dan lain-lain, itu menjadi bagian diskusi yang harus dilakukan,” ucap Anies.
Dia mengatakan jangan sampai masalah pembiayaan kegiatan partai politik tidak menjadi perhatian. Karena selain kepada pengurus partai politik, juga akan menjadi beban bagi para anggota dewan yang harus menanggung pembiayaan-pembiayaan.
“Efeknya nanti ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau APBD. Jadi bukan reformasi partai politik ya tapi pembiayaan kegiatan politik,” tutur Anies Baswedan.
Sebelumnya, soal dana partai politik juga sempat diusulkan oleh pengamat ekonomi Rizal Ramli. Dia menyarankan partai politik didanai oleh negara, tujuannya menjaga demokrasi. Ia menyebut hal tersebut telah sejak lama diterapkan di beberapa negara seperti di Eropa, Inggris, Selandia Baru dan Australia. Hal tersebut disampaikan diskus "Oligarki dalam Parpol dan Bahayanya bagi Demokrasi” pada Jumat 7 Juli 2023 lalu,
"Biayanya setelah dihitung tidak mahal hanya Rp30 triliun satu tahun. Toh praktiknya sekarang parpol “nyolong” ramai-ramai itu lebih dari Rp75 triliun," kata Rizal dalam keterangan tertulisnya Sabtu 8 Juli 2023.
Namun, eks menteri koordinator perekonomian ini menambahkan pendanaan parpol harus diikuti dengan revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) parpol yang bersangkutan dan audit pendanaan. Perubahan AD ART ini kata Rizal, bertujuan untuk terciptanya demokratisasi di internal parpol.
"Tidak bisa kita bicara demokrasi sementara di dalamnya sendiri tidak demokratis," kata Rizal.
Ia juga mengisyaratkan bahwa perubahan AD ART ini mencegah adanya indikasi politik dinasti di dalam parpol. "Siapapun anggota parpol tidak perlu jadi mantunya, atau cucunya sendiri bisa menjadi ketua umum," katanya.
Selain itu, penggunaan dana parpol tersebut juga harus diatur. "Hanya boleh digunakan untuk kepentingan kaderisasi, kampanye dan organisasi partai politik," ucap Rizal.
Sehingga pengauditan ini juga dapat mencegah adanya penyelewengan untuk untuk kepentingan pribadi. Dengan sejumlah perubahan ini, kata Rizal, baru dapat diyakini parpol itu bersih dan demokratis sehingga parpol sudah pasti akan memperjuangkan keadilan, demokrasi dan good governance dalam pemerintahan.
Ia menuding parpol masih suka terima uang sogokan dan tidak demokratis. Transparansi soal pendapatan partai politik pun masih kurang dan cenderung tertutup."Mereka sibuk untuk memperkaya dirinya sendiri dan kawan-kawannya," katanya.
MOH KHORY ALFARIZI | TIKA AYU
Pilihan Editor: Cara Mudah Cek Keaslian Sepatu Nike
Foto 
