Aturan jangan dilanggar

YANG namanya Dewan Jabatan di Departemen Perhubungan memang sudah berdiri sejak tahun 1988. Tapi, pengalaman selama lima tahun itu tidak menjamin keputusan-keputusannya dengan mudah diterima masyarakat. Contoh paling hangat adalah keputusan Dewan Jabatan yang -- terakhir -- bersidang 7 Januari lalu. Pencalonan 34 personel untuk jabatan di berbagai BUMN di lingkungannya sendiri itu dikabarkan kemudian mengalami proses pertimbangan yang alot di Departemen Keuangan. Bahkan, rencana pelantikannya sampai gagal dua kali. Tapi bukan mustahil, tersendatnya penurunan SK dari Depkeu -- yang meng-ACC usul tersebut -- bisa disebabkan hal lain. Misalnya, karena Menteri Keuangan (yang tak mau berkomentar soal ini) sedang ekstra-sibuk, sehingga belum sempat menggoreskan tanda tangannya. Namun, di luar kemungkinan itu, ada pula kemungkinan lain yang menjadi pengganjal, yakni soal prosedur penunjukan yang ditempuh Menteri Perhubungan. Dari kalangan DPR-RI, Komisi V terutama, soal ini mendapat sorotan yang cukup tajam. Mereka melihat adanya sebuah Keppres yang "dilompati" oleh pejabat Departemen Perhubungan. Mungkin itulah sebabnya mengapa Ketut Wiresata, Wakil Ketua Komisi V DPR-RI dari Fraksi ABRI, berjanji kepada wartawan, bahwa jika dalam pergantian personel ini terdapat kejanggalan, "Fraksi ABRI akan mempertanyakan." Sikap serupa itu juga diungkapkan Soenaryo Haddade, anggota DPR-RI sejak 1971, yang juga jadi Wakil Ketua di Komisi V. Ia berjanji akan mempertanyakan hal itu kepada Menteri Perhubungan dalam acara Dengar Pendapat yang akan digelar Komisi V, 1 Februari depan. Apa sebenarnya yang dilihat para wakil rakyat dari rencana tour of duty besar-besaran di Perhubungan? Berikut petikan wawancara TEMPO dengan Soenaryo Haddade. Tentang rencana pergantian Direksi Garuda dan Merpati. Kalau benar ada aturan yang dilanggar, saya kira Menteri Keuangan tidak akan meloloskan usulan itu. Menurut saya, jika ada pejabat yang melihat aturan itu tidak sesuai lagi, sebaiknya diubah saja. Tapi jangan dilanggar. Sebab saya tahu persis, Presiden kita sangat konsekwen terhadap aturan-aturan yang telah dibuat. Tentang calon dari luar lingkungan Departemen Perhubungan. Ini juga merupakan ekses. Maksud saya, di kalangan pejabat sekarang sedang nge-trend untuk memberikan lowongan kepada orang-orang yang loyalitasnya sudah teruji. Dalam teori kepemimpinan, loyalitas ini merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk mengangkat seseorang. Tapi, kan itu bukan satu-satunya faktor. Masih ada hal lain yang lebih penting, misalnya kemampuan. Dan soal pengangkatan orang dari luar lingkungan departemen ini harus benar-benar dipertimbangkan, sebab akan mengganggu rencana jenjang karier yang telah disiapkan. Pandangan Anda tentang rencana penggantian besar-besaran. Itu boleh dibilang biasa. Apalagi jika penggantian itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menangkal kebocoran di BUMN yang bersangkutan. Tapi orang tetap akan mempertanyakan mengapa seorang direktur diganti sementara masa jabatannya belum habis. Jadi, pertimbangannya harus jelas benar. Apa yang Anda lihat dari tertunda-tundanya jadwal pelantikan oleh Menteri Perhubungan? Ini dia. Saya kira, itu menunjukkan kurangnya koordinasi antardepartemen. Ada beberapa lembaga yang menangani penggantian direktur BUMN, seperti Dewan Jabatan, Dewan Direksi Garuda (untuk menentukan direksi Merpati), dan Dirjen Pembinaan BUMN di Departemen Keuangan. Apa ini tidak tumpang tindih nantinya? Sekali lagi saya bilang, kalau ada koordinasi, tumpang tindih tidak akan terjadi. Sebab Dewan Jabatan itu kan hanya berlaku di lingkungan sebuah departemen, sedangkan Dirjen Pembinaan BUMN mencakup seluruh badan usaha negara.BK