Bahas Nikel, Timnas Amin Sebut Indonesia Harus Punya Mental Superpower untuk Atur Harga

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas Amin), Wijayanto Samirin, mengatakan Indonesia harus memiliki mentalitas superpower dalam mengelola nikel. Pasalnya, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia tetapi belum bisa mengatur harganya.

"Harga nikel lebih berfluktuasi dan menunjukkan tren penurunan lebih dramatis ketimbang komoditas lain," kata Wijayanto dalam diskusi 'Dilema Hilirisasi Tambang: Dibatasi atau Diperluas?' yang disiarkan langsung di kanal YouTube Katadata Indonesia, Kamis, 25 Januari 2024.

Dengan penguasan hampir 50 persen produksi nikel yang melimpah, Wijayanto mengatakan masa depan, dinamika, dan perkembangan harga nikel ada di tangan Indonesia. Hal ini sama halnya dengan produksi crude palm oil (CPO) yang dikuasai Indonesia hingga 60 persen.

Oleh karena itu, untuk mengendalikan harga, Indonesia mesti berhati-hati dalam memproduksi nikel agar tidak oversupply. Sebab, kata dia, oversupply hanya memberi keuntungan jangka pendek. Namun, rugi dalam jangka panjang.

Ia mengatakan, sepanjang 2015-2022 ketika konsumsi nikel dunia naik 1,1 juta ton, produksi Indonesia malah naik 1,47 juta ton. Akibatnya, Indonesia turut membuat harga nikel anjlok karena produksinya lebih tinggi ketimbang permintaan.

"Jadi, mentalitas sebagai superpower harus kita miliki. Berpikir strategis jauh ke depan," ujar dia. "Jangan sampai aji mumpung, cepat-cepat ngeduk, mengekspor, industri rusak."

Selanjutnya: Amin Bakal Lanjutkan Hilirisasi

Terlepas dari catatan minus soal nikel, Wijayanto menyebut Amin bakal melanjutkan hilirisasi sumber daya alam. Namun, hilirisasi bakal diperbaiki mulai dari aspek ESG (environmental, social, and governance). Ia mengatakan perbaikan menjadi penting karena nikel adalah front runner atau pelari terdepan di hilirisasi. Ia mengatakan, hilirisasi komoditas ini mesti diperbaikin platform dan formatnya. Dengan begitu, bisa menjadi pembelajaran dan contoh untuk hilirisasi sektor tambang lainnya.

"Kalau ini (hilirisasi nikel) nggak benar, bisa berabe kita," ucap Wijayanto.

Perbaikan ESG, kata dia, dilakukan dengan memastikan bahwa industri nikel, termasuk smelter, memiliki kesadaran terhaap lingkungan. Menurutnya, pemerintah mesti lebih bijak dalam memperhitungkan dampak lingkungan akibat hilirisasi nikel.

Kemudian, dari aspek sosial, ia mengatakan perbaikan masalah ketenagakerjaan bakal menjadi prioritas. Apalagi selama ini banyak perdebatan, seperti serapan tenaga kerja, level tenaga kerja yang diserap, perkara upah, hingga masalah tenaga kerja asing (TKA). 

Lebih lanjut soal governance, ia menyoroti capaian foreign direct investment atau investasi dari pihak asing. Menurutnya, pemerintah selalu senang dengan nilai investasi besar karena target bisa terpenuhi. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan dari ini, yaitu perkara mark up. 

"Kalau investasinya besar tapi ternyata mark up, bagaimana? Apakah ada proses audit untuk itu," kata Wijayanto. 

Menurutnya, aspek ini menjadi penting lantaran mark up merugikan negara. Apalagi ada sejumlah insentif perpajakan yang digelontorkan untuk investor. Walhasil, ketika nominal investasinya besar, insentif pajak yang digelontorkan juga besar. 

"Kalau capex (pengeluaran modal) di-mark up, depresiasi itu juga akan lebih besar. Sehingga taxable income (penghasilan kena pajak) turun, potensi penerimaan pajak pemerintah juga turun," ujar Wijayanto. 

Lebih lanjut, ia menyebut pemberian insentif pajak juga bakal dievaluasi. Ia mengatakan, insentif pajak yang masif tidak berlu diberikan untuk mendatangkan investor. 

Kemudian untuk menjaga stabilitas rupiah, Wijayanto mengatakan Amin bakal memperbaiki regulasi devisa. Amin akan mengubah aturan simpan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri sebesar 30 persen selama 3 bulan yang berlaku saat ini. Sebab, presentase dan jangka waktu itu dirasa belum cukup.

Ia mengatakan belum tahu perubahan aturan seperti apa yang bakal diteken Amin. Namun yang jelas, aturan devisa bakal ditingkatkan. 

"Bukan 30 persen, mungkin 50 persen. Bukan 3 bulan, mungkin 6 bulan," ungkapnya. "Hanya dengan perbaikan ESG, kami sangat yakin hilirisasi di Indonesia akan mendatangkan lebih banyak kesejahteraan bagi semua."

Pilihan Editor: Bakal Perbaiki Tata Kelola Nikel, Kubu Ganjar-Mahfud: Sekarang Bukan Hilirisasi, Masih Smelterisasi