Bappenas Sebut Peningkatan Kualitas Manusia Masuk dalam RPJMN

TEMPO.CO, Nusa Dua - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti memastikan upaya peningkatan modal manusia akan masuk dalam RPJMN 2020-2024 yang sedang melalui proses penyusunan.

Simak: Bappenas Dorong Pemanfaatan Investasi Dana Zakat untuk SDGs

"Peningkatan 'human capital' melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas," kata Amalia dalam seminar di Nusa Dua, Bali, Jumat.

Menurut dia, pembenahan modal manusia ini berguna untuk mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan bidang ekonomi dalam jangka menengah panjang.

"Kita menginginkan adanya produktivitas, kalau tidak ditingkatkan, kita tidak akan mempunyai daya saing serta mampu menciptakan kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan sektor penawaran (supply side economy)," katanya.

Selain itu, RPJMN juga akan berisi strategi untuk mendorong nilai tambah sektor manufaktur yang tumbuh stagnan selama bertahun-tahun serta meningkatkan optimalisasi industri dalam negeri agar ekspor tidak lagi bergantung kepada komoditas sumber daya alam.

"Kebijakan yang dirumuskan tidak hanya fokus kepada manufaktur karena pembenahan industri pengolahan terkait erat dengan reformasi struktural yang mencakup penyediaan iklim investasi, sumber daya manusia, jaringan dan lingkungan yang suportif," katanya.

Rumusan lainnya adalah terkait penguatan konektivitas Indonesia di dalam negeri maupun pasar global agar pemasaran produk pengolahan asal Indonesia dapat makin meluas di mancanegara dan kegiatan ekspor makin meningkat.

"Produk manufaktur kita harus terkoneksi di pasar global. Hal ini juga merupakan upaya untuk menangani persoalan defisit neraca transaksi berjalan di masa mendatang," ujar Amalia.

Ia menegaskan berbagai upaya transformasi ekonomi ini akan diterjemahkan dalam RPJMN, karena Indonesia harus menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan ekonomi digital, tumbuh lebih optimal dari lima persen dan menjadi negara dengan penghasilan menengah tinggi.

Dalam kesempatan terpisah, Penasihat Departemen Riset Ekonomi dan Kerjasama Regional ADB Jesus Felipe menjelaskan hambatan utama bagi industrialisasi Indonesia adalah kebijakan industri tidak dirancang dan tidak diterapkan dengan baik sehingga menciptakan kegagalan perusahaan manufaktur lokal yang besar.

Untuk itu, Indonesia perlu menerapkan MIP (Modern Industrial Policy) yang memungkinkan pemerintah melakukan intervensi industri di beberapa sektor tertentu.

Secara keseluruhan, menurut dia, Indonesia perlu industri manufaktur yang terdiversifikasi dan modern agar kegiatan ekonomi dapat tumbuh cepat dan bisa menjadi negara berpendapatan tinggi serta terlepas dari "middle income trap".

ANTARA