Berbenah Bank Daerah

PRESIDEN Joko Widodo mengiming-imingi potensi efisiensi Rp 30 triliun kepada gubernur dan direksi bank pembangunan daerah (BPD) se-Indonesia yang hadir di Istana Negara, Jakarta, Selasa pekan lalu. Hitungan itu baru peluang penghematan dari satu program, yakni jika semua BPD mau menggabungkan layanan anjungan tunai mandiri (ATM) menjadi satu sistem terpadu.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyayangkan perbankan daerah yang masih ogah-ogahan bersinergi. Akibatnya, mayoritas pendanaan sektor produktif, seperti proyek infrastruktur, direbut bank swasta, yang modalnya lebih jumbo. "BPD, kalau tidak rukun, bisa-bisa hanya menjadi penonton. Tapi, kalau bersatu, bisa menjadi kekuatan yang fantastis," kata Presiden.

Harapan Jokowi sebenarnya tak muluk-muluk. Mantan Wali Kota Solo ini ingin BPD menjadi mesin utama pembiayaan di daerah. Menurut dia, BPD mesti lincah menangkap peluang. Sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah punya mimpi konvergensi itu. Sudah jauh-jauh hari pula keinginan ini dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator.

Desain program transformasi BPD telah rampung dan diluncurkan pekan lalu. Bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), OJK berencana menggenjot mutu dan daya saing bank-bank daerah. Indikatornya peningkatan aset 20 persen per tahun dalam 10 tahun mendatang. Per Maret 2015, total aset bank daerah se-Indonesia tercatat Rp 498,9 triliun atau menjadi yang keempat terbesar di Indonesia setelah Bank BRI, Mandiri, dan BCA.

Menurut Ketua Umum Asbanda Eko Budiwiyono, konsolidasi sebenarnya telah dimulai. Saat ini ada layanan produk bersama berupa Simpeda. Produk kerja sama BPD se-Tanah Air ini menjaring 7,2 juta nasabah, dengan total saldo Rp 39 triliun per Desember tahun lalu. Selanjutnya, mereka akan menerbitkan produk turunan, yakni Simpeda Privilege.

Eko menjelaskan, sinergi antar-BPD juga terjadi dalam dua bulan terakhir melalui proyek percontohan pembangunan infrastruktur teknologi informasi (IT) terpadu. Bentuknya berupa layanan mobile banking, Internet banking, dan sinergi operasionalisasi ATM oleh PT Solusi Nusantara Terpadu, perusahaan bentukan Asbanda. "Sepuluh bank telah bergabung. Beberapa segera menyusul, sehingga menjadi 15 bank."

Direktur Utama PT Solusi Nusantara Terpadu Erzon menjelaskan, infrastruktur IT terpadu ini dirintis sejak 2007. Namun teknologi yang belum memadai membuat proyek sempat jalan di tempat. Kini jaringan dikembangkan lagi dengan nama BPD Net Online. "Sistem ini sederhana. Ada semacam cloud yang menjadi pusat data, kemudian tersambung dengan interface yang disediakan oleh setiap BPD," katanya Rabu pekan lalu.

Erzon menyebutkan modal membangun platform ini "ramah kantong". Misalnya, untuk investasi mengembangkan jaringan yang bisa melayani 26 BPD, PT Solusi cukup mengeluarkan Rp 50 miliar. "Karena sistemnya memang sangat sederhana dan sifatnya bukan substitusi, melainkan komplementer saja," ujar mantan Direktur Utama Bank Riau ini.

Pemegang saham dan direksi bank daerah antusias. Direktur Utama Bank Kalsel Juni Rif'at yakin rencana OJK dan pemerintah akan membuat operasionalisasi perusahaan lebih efisien. "Dengan kesamaan platform seperti ini, nasabah yang bepergian ke luar daerah melihat BPD itu seperti banknya sendiri tanpa kami mesti menyediakan ATM," kata Juni.

Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan juga menilai sinergi layanan ATM akan menekan ongkos investasi mesin secara signifikan. Dana yang dihemat bisa dialihkan untuk membiayai sektor lain. "Kalau semua BPD disatukan, jaringan bakal lebih luas."

Ayu Prima Sandi

Perbandingan Kinerja Bank Persero-BPD (Maret 2015)

Penyaluran Kredit