Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) berkomitmen hanya membangun pembangkit listrik bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT) setelah program pembangunan pembangkit berkapasitas 35.000 MW selesai.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan pihaknya mendukung penuh pemanfaatan EBT sebagai kontribusi perusahaan terhadap lingkungan hidup yang lebih bersih di Tanah Air ke depan.
"Untuk itu, kami berkomitmen setelah program pembangunan pembangkit 35.000 MW ini selesai, PLN hanya akan membangun pembangkit bersumber dari EBT," katanya di Jakarta, Jumat, 7 Mei 2021.
Menurut dia, saat ini dari program 35.000 MW, sudah 95 persen berjalan dan hanya tersisa lima persen yang belum selesai.
"Dalam beberapa tahun ke depan, secara bertahap, sejumlah pembangkit 35.000 MW akan masuk ke sistem," katanya.
Zulkifli mengatakan dengan asumsi pertumbuhan kebutuhan listrik sebesar 4,7 persen per tahun, pasokan listrik yang diperlukan pada 2050 diproyeksikan mencapai 1.100 terra watt hour (TWh) dan 2060 menjadi 1.800 TWh dari posisi saat ini 300 TWh.
"Untuk kebutuhan listrik tersebut, PLN berkomitmen memenuhinya dari pembangkit EBT," katanya.
Sejumlah program pemanfaatan EBT yang disiapkan PLN antara lain pencampuran biomassa ke PLTU batubara atau co-firing dan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar minyak ke EBT.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Untuk program co-firing, Zulfikli mengatakan hingga 2025, pihaknya menargetkan dapat berjalan di 52 lokasi PLTU dengan kapasitas 10,6 giga watt (GW) dan kebutuhan pelet biomassa sebanyak 9 juta ton per tahun.
Ia menjelaskan program co-firing PLTU batubara, yang sudah dimulai uji coba pada 2018 itu, memiliki banyak manfaat.
Selain peningkatan penggunaan EBT dan lingkungan menjadi lebih bersih, program tersebut juga memberdayakan masyarakat melalui penyiapan biomassa dan pembuatan pelet.
"Dengan pemberdayaan ini, penghasilan masyarakat meningkat, ekonomi masyarakat bergerak dan selanjutnya ekonomi daerah juga bergerak," ujarnya.
Melalui program co-firing PLTU, lanjutnya, maka lahan-lahan kering bisa dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya.
Selain itu, co-firing hanya dijalankan di PLTU eksisting dan tidak perlu membangun PLTU baru, sehingga investasi tidak banyak.
"Dengan program co-firing berbasis kerakyatan ini, banyak manfaat sekaligus dapat diraih," katanya.
Zulkifli mencontohkan sampah di Surabaya, Jawa Timur, selain digunakan untuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), juga dapat dimanfaatkan untuk co-firing.
Saat ini, dari produksi sampah di Surabaya sebesar 4.000 ton per hari, sudah dimanfaatkan untuk PLTSa Benowo berkapasitas 9 MW sebesar 1.000 ton per hari. "Masih ada sisa 3.000 ton per hari yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku co firing di PLTU sekitar," katanya.
Zulkifli juga mengatakan Indonesia memiliki potensi biomassa sebesar 41 juta ton per tahun. "Dengan kebutuhan co-firing 9 juta ton, maka hanya sekitar 20 persen dari kebutuhannya," ujarnya.
Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN M Ikhsan Asaad menambahkan kebutuhan 9 juta ton biomassa tersebut berasal dari hutan tanaman energi sebesar 8 juta ton dan 1 juta ton per hari dari sampah.
"Kami sudah bekerja sama dengan BUMN dan swasta untuk pengadaan biomassa. Oleh karena itu, kami tidak khawatir dengan ketersediaan pasokan biomassanya," ujarnya.
Sedangkan untuk konversi PLTD ke EBT setempat, menurut Zulkifli, PLN menargetkan program tersebut berlangsung di 2.130 lokasi yang mencakup 5.200 unit mesin diesel.
Program tersebut terbagi menjadi tiga tahap. Pertama, berlangsung di 200 lokasi PLTD berkapasitas 225 MW. Mulai pengadaan pada 2021 dengan target operasi atau commercial on date (COD) antara 2023-2024.
Tahap kedua, dengan target 500 MW, mulai pengadaan pada 2022 dan target operasi PLN 2024-2025. Terakhir, mencakup 1.300 MW dengan target COD periode 2025-2026.
Foto 
