Bernama Tak Berjaya Di Sabah

DATUK Harris hari-hari ini jadi sasaran kecaman pers dan organisasi wartawan Malaysia. Ketua Menteri Negara Bagian Sabah, Malaysia Timur, itu melarang Bernama dan harian berbahasa Inggris Ne Straits Times (NST) melakukan kegiatan di negara bagian tersebut. Padahal Bernama adalah kantor berita pemerintah Malaysia dan NST tak lain organ partai yang sedang berkuasa UMNO. Larangan Datuk Harris, yang terbit akhir Maret lalu, disebutkan tanpa batas waktu. Bentuk larangannya amat luas. Kepada sekretaris urusan persnya, Encik Mohd. Fauzi Patel, ia menginstruksikan agar tak mengizinkan kedua media massa itu mengikuti konperensi pers resmi, tidak memberi peluang melakukan wawancara, dan dilarangkeras mensuplai keterangan-keterangan serta tak mengundang mereka pada kegiatan negara. Tapi larangan terhadap NST akhirnya dicabut, 7 April setelah seorang anggota pimpinan grup NST menemui dan berdiskusi dengan Datuk Harris. Larangan Datuk Harris tersebut menimbulkan reaksi ramai di kalangan pers dan organisasi wartawan Malaysia. "Itu merupakan ancaman terhadap pertumbuhan pers bebas dan liberal," kata Sekjen Persatuan Wartawan Nasional Malaysia, Oon Ee Seng. Menurut dia, sikap Datuk Harris itu akan menimbulkan ketegangan hubungan, antara rakyat di Semenanjung Malaysia dan Sabah. Sedang Utusan Malaysia, harian terbesar di Malaysia beroplah sekitar 200.000 (mingguannya 300.000), menurunkan tajuk rencana yang tajam: "Ketua Menteri Sabah memperlihatkan sikap kasar dan tidak liberal yang secara langsung menentang keinginan kepemimpinan 2 M." Yang dimaksud dengan "2 M" ialah Perdana Menteri Mahathir dan Wakil Perdana Menteri Musa Hitam. Perdana Menteri Mahathir sendiri menurut Utusan, tidak menggunakan kekuasaannya untuk menekan surat kabar - apalagi sampai melarang pers melakukan peliputan. Akhirnya Datuk Harris dinasihati agar memanggil perwakilan kedua media massa itu dan mengeritik keduanya. Yakinlah, katanya, "pers akan mengoreksi laporannya." Reaksi NST tak terdengar. Tapi Bernama membantah tuduhan Datuk Harris. "Tak pernah ada pemutarbalikan atau salah penyajian fakta - tak ada alasan apapun untuk berbuat begitu," kata Ahmad Mustapha, manajer umum kantor berita itu. Ia menegaskan, sejak perwakilan kantor berita itu beroperasi pada 1968, "secara teguh berlaku jujur memegang dasar-dasar obyektivitas dalam peliputannya." Ada 17 surat kabar harian di Malaysia Barat dan lima di Sabah dan Serawak berlangganan Bernama. "Menolak Bernama meliput kegiatankegaitan di Sabah, berarti menolak liputannya untuk seluruh surat kabar itu," tambah Mustapha. Ditanya masalah pelarangan itu Menterl Penerangan Malaysia, Encik Mohamad Adib Adam, mengatakan sudah menerima laporan tentang hal itu dari Pemimpin Redaksi Bernama, Encik Rejal Arbee. Persolan antara Datuk Harris dan pers, katanya, sedikit saja menyebabkan keadaan kurang enak - ia akan berusaha menyelesaikannya. Tapi, sampai larangan kepada NST dicabut, Bernama masih tetap dikenakan larangan itu. Agak berbeda dengan NST, yang menolak setiap wawancara mengenai reaksinya atas pelarangan, Bernama memang menunjukkan sikap keras. NST tak pernah membuat pernyataan apapun. Bahkan, diamdiam mereka mengirim anggota pimpinan kelompok NST mengadakan pendekatan dengan Datuk Harris, yang ternyata memang berhasil. Lagi pula, menurut pe bantu TEMPO di Kualalumpur, Zakly Ahmad, dibandingkan dengan Bernama, NST sebenarnya tak banyak melakukan hal-hal seperti dituduhkan Datuk Harris. Tuduhan Datuk Harris itu memang lebih ditekankan kepada Bernama. Menurut sumber TEMPO di Kualalumpur, Datuk Harris memang kurang senang kepada Bernama, dan menganggap kehadirannya di Sabah tidak ada gunanya. Dari 20 berita selama Januari 1983, misalnya, hanya tiga saja yang dikutip koran-koran Malaysia. Ini mengesankan pada Datuk Harris, Bernama tak melakukan tugasnya. Juga beritanya sering singkat-singkat dan tak lengkap, bahkan diputarbalikkan, hingga dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai Sabah. Contoh terakhir misalnya, menurut Datuk Harris, tentang konperensi pers yang diadakan Datuk James Ongkili, wakil ketua menteri. Dalam konperensi pers itu, Ongkili mengumumkan tentang pemecatan anggotaparlemen Robert Stephen Evans, yang dituduh akan mendirikan partai baru. Tapi Bernama mengemukakan bahwa pemecatan Robert karena reaksinya atas pelaksanaan pembagian konsesi hutan di sana. Ini berarti Robert mengungkapkan adanya penyelewengan yang dilakukan pemerintah Datuk Harris. Sumber TEMPO mengungkapkan, Robert memang benar akan mendirikan partai baru yang menurut berbagai kalangan dapat memukul Partai Berjaya yang mendukung Datuk Harris. Sementara kalangan pemerintan di Semenanjung Malaysia memang kurang suka kepada Harris. Partainya pernah ditandingi USNO (United Sabah National Organisation) yang didukung Musa Hitam. Tapi akhirnya USNO kalah dan kini tak punya pengaruh lagi. Dan Datuk Harris tentu tahu di mana posisi pemberitaan Bernama. Sehingga dilarangnya ber-jaya di Sabah.