Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Asian Development Bank Institute (ADBI) menyelenggarakan Annual Conference on Indonesian Economic Development (ACIED) 2024, yang berfokus pada penyusunan strategi dan peta jalan pembangunan ekonomi Indonesia. Strategi dan peta jalan ini dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang akan dilantik pada Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, Indonesia berambisi menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Untuk mencapai tujuan ini, kata dia, membutuhkan upaya kolektif, kebijakan inovatif, dan komitmen teguh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. “Kalau target yang di BRIN sendiri secara umum kami harus memperbanyak mitra industri,“ katanya di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan, konferensi tahunan semacam ini seharusnya digunakan untuk berkolaborasi, berinovasi, dan menetapkan resep ekonomi yang efektif menuju ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam gelaran ACIED 2024, BRIN mengemas dalam kegiatan diskusi panel dan policy workshop dengan empat sesi, yaitu (1) Tantangan, Risiko, dan Peluang Global; (2) Reformasi Struktural dan Kualitas Institusi; (3) Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial; serta (4) Teknologi, Inovasi, dan Pengembangan Industri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas pada 16 Mei 2024 guna membahas peta jalan menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. “Kami menyiapkan roadmap, untuk kerja 280 hari lebih ke depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum pertemuan.
Sebanyak 38 negara anggota dari OECD telah menyetujui Indonesia masuk menjadi salah satu anggota organisasi itu. Airlangga, yang ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, mengatakan dirinya sudah menerima roadmap alias peta jalan bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD. Selain Indonesia, negara lain yang menerima roadmap adalah Argentina.
Jokowi menyebut masuknya Indonesia sebagai anggota OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, memberikan banyak manfaat yang konkret untuk menjadi negara maju. "OECD ini penting sekali, karena organisasi ini untuk negara maju," kata Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Utara.
Jokowi juga mengungkapkan masuknya Indonesia sebagai anggota OECD akan memberikan manfaat yang konkret, terutama agar Indonesia tidak terjebak ke dalam middle income trap atau perangkap pendapatan menengah.
"Dan kita bisa melompat menjadi negara maju karena memang di sana aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita untuk menjadi negara maju," katanya.
Pilihan editor: Jokowi Mulai Persiapkan Keanggotaan Penuh Indonesia di OECD