Tumpul Dua Sisi Akibat Pembatasan

Perbesar

Petugas memeriksa toko yang tutup saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta, 28 Juli 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

PPKM menurunkan permintaan produk makanan dan minuman.
Pembatasan aktivitas 50 persen dianggap sudah cukup untuk memulihkan ekonomi.
PPKM menyebabkan sebanyak 10-15 persen barang impor tidak terserap.

JAKARTA – Pelaku usaha menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ataupun level 4 belum memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian Covid-19. Akibatnya, pemulihan ekonomi yang ditargetkan pemerintah belum tercapai.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adhi Lukman, hal itu menandakan bahwa PPKM bukanlah satu-satunya solusi pengendalian pandemi. "Kedisiplinan masyarakat yang penting. Saat PPKM, kegiatan ekonomi terhenti. Tapi sekarang kluster keluarga dan lingkungan meningkat," tutur Adhi kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Adhi menuturkan, selama lebih-kurang empat pekan ini, PPKM mulai terasa dampaknya terhadap penurunan permintaan produk makanan dan minuman. Ia khawatir kebijakan PPKM yang berlarut-larut tanpa adanya perbaikan penanganan pandemi akan semakin membebani perekonomian dan kehidupan sosial. Menurut dia, penegakan disiplin di level mikro rumah tangga dan lingkungan yang melibatkan rukun tetangga ataupun rukun warga lebih efektif.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Budihardjo Iduansjah, juga menyayangkan pembatasan aktivitas yang mempertaruhkan kinerja ekonomi belum memberikan hasil yang signifikan terhadap pengendalian pandemi. Merujuk pada kebijakan serupa di Malaysia, Budihardjo menilai karantina wilayah justru memberikan pukulan ganda, yaitu ekonomi yang terjungkal dan penyebaran virus yang belum terkendali.

"Malaysia itu sejak Juni lalu sudah melakukan lockdown. Tapi angka kasusnya naik dan ekonomi morat-marit. Artinya, kalau mengacu pada negara dengan geografis yang sama seperti Malaysia, angka kasus Covid-19 tetap naik. Itu rugi dua kali," tutur Budihardjo.

Pelanggan memesan makan di tempat saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 saat di Wartegan, Ampera, Jakarta, 26 Juli 2021. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Budihardjo mendorong pemerintah mencari jalan keluar yang bisa tetap menjaga kondisi ekonomi bersamaan dengan pengendalian penularan Covid-19. Merujuk pada pelonggaran yang pernah dilakukan pemerintah, ia berpendapat pembatasan aktivitas sebesar 50 persen dari kapasitas sudah cukup untuk menggerakkan ekonomi ke arah pemulihan.

"Daripada dua-duanya merugi, lebih baik mengambil jalan tengah dengan memperkuat bantuan pemerintah, menerapkan protokol kesehatan yang ketat, melakukan vaksinasi, memenuhi fasilitas rumah sakit, sembari membatasi pergerakan," tutur Budihardjo.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Impor Nasional Seluruh Indonesia, Subandi, berujar PPKM menyebabkan 10-15 persen barang impor tidak terserap karena adanya penurunan permintaan. Selain itu, tak sedikit klien meminta penundaan pembayaran ataupun meminta tambahan waktu. "Hal ini sangat mengganggu arus kas, terutama bagi perusahaan menengah ke bawah," ujar Subandi.

Untuk mengatasi lesunya permintaan, ujar Subandi, pelaku usaha menghentikan aktivitas sementara dan menurunkan volume produksi. Dia menyebutkan impor bahan baku manufaktur, seperti baja dan bahan baku makanan, juga melemah karena kebijakan pembatasan aktivitas orang dan jam operasional perusahaan.

"Selain itu, banyak karyawan yang positif Covid-19. Masyarakat pun berfokus mengatasi kesehatan, sehingga belanja barang menurun," tutur Subandi.

Pelaku usaha, ia menimpali, berharap pemerintah melakukan langkah ekstrem untuk menghentikan penularan Covid-19. Bersamaan dengan langkah tersebut, Subandi mengusulkan supaya pemerintah mengucurkan stimulus kepada dunia usaha berupa kemudahan kredit serta bantuan buat karyawan yang dirumahkan.

LARISSA HUDA