Nasib Proyek di Tengah Jeratan Utang

JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk berjanji melanjutkan pengerjaan berbagai proyek strategis pada masa restrukturisasi utang. Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, memastikan pembatalan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun yang seharusnya diterima perseroan hanya menyangkut dua proyek, yakni jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.

Ermy mengklaim pembatalan PMN itu tak mengusik pengerjaan proyek lain. “Penugasan pemerintah lainnya, termasuk proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), tetap berjalan dengan baik,” katanya kepada Tempo, kemarin, 10 Agustus 2023. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan gentingnya beban finansial yang dipikul Grup Waskita. Pada Februari lalu, perdagangan saham, obligasi, serta sukuk emiten berkode WSKT itu mulai disuspensi atau dihentikan sementara karena kegagalan perseroan memenuhi tenggat pembayaran bunga obligasi.

Bursa Efek Indonesia kembali memperpanjang suspensi tersebut karena bunga ke-12 atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020, yang jatuh tempo pada 6 Agustus lalu, juga tak bisa dipenuhi Waskita. Kondisi itu pun mengantarkan perusahaan bidang konstruksi tersebut ke ranah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Padahal perusahaan masih dihadang tenggat baru, yakni utang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 Seri B senilai Rp 941,75 miliar, yang jatuh tempo pada 28 September 2023. Dengan kisaran 9,75 persen per tahun, nilai bunga obligasi itu mencapai Rp 91,82 miliar.

Dengan tekanan keuangan berlapis, Ermy menyatakan Waskita semakin selektif mengambil peluang proyek baru. Daripada menggarap proyek turnkey alias pekerjaan yang bayarannya baru diterima kontraktor setelah rampung, manajemen berfokus mengejar pendanaan di muka. Skema transaksi bulanan ataupun transaksi berbasis kemajuan konstruksi (progress) semakin diprioritaskan untuk menjaga kas operasional. 

Ermy menyebutkan mayoritas proyek yang berjalan saat ini sudah berskema monthly payment atau pembayaran berbasis kemajuan bulanan. “Penyelesaian proyek tersebut mengandalkan uang muka dan dana termin yang cair.” 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) dan Presiden Joko Widodo meninjau Proyek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN), Segmen 3B, Ruas KKT Kariangau – Sp. Tempadung di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 22 Februari 2023. BPMI Setpres/Laily Rachev

Ermy mengimbuhkan, perusahaannya akan merampungkan peninjauan atau review komprehensif master restructuring agreement (MRA) pada paruh kedua 2023. Lewat pengkajian MRA, perusahaan mengincar fleksibilitas penggunaan kas demi keberlangsungan usaha dan ditargetkan akan selesai pada semester kedua tahun ini. Ada juga upaya untuk menguatkan manajemen risiko ihwal peluang proyek baru. 

Bila melihat kembali ke triwulan pertama 2023, Waskita mencatatkan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 4,7 triliun. Porsi terbesar, sekitar 63,5 persen, merupakan proyek penugasan pemerintah. Saat itu Grup Waskita menargetkan nilai kontrak baru bisa menembus Rp 25 triliun di ujung tahun ini. Bila tercapai, target itu melintasi capaian pada 2022 yang berkisar Rp 20,23 triliun.

Ermy mengatakan beberapa proyek baru Waskita berada di IKN yang mengiris dua kabupaten di Kalimantan Timur. Waskita sebelumnya memenangi tender jalan tol IKN segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang dan pembangunan jalan logistik IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Ada juga kontrak pembangunan gedung sekretariat dan bangunan pendukung di kawasan Istana Kepresidenan serta proyek instalasi pengolahan air limbah (IPAL). 

Lewat keterangan tertulis, Direktur Utama Waskita Karya, Mursyid, memastikan adanya perbaikan usaha secara komprehensif dan berkelanjutan. Menurut dia, seleksi proyek sudah melalui Komite Manajemen Risiko Konstruksi yang dibentuk perseroan. “Harapannya, proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan lancar dan tepat waktu.” 

Mursyid juga membeberkan soal penguatan konsep perampingan usaha dan digitalisasi untuk memangkas pengeluaran yang tidak perlu. Selain untuk efisiensi, sistem digital berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang lebih baik, terutama dalam hal transparansi. Dua skema yang diandalkan adalah system analysis and product in data processing (SAP) serta enterprise resource planning (ERP). “Supaya semua beban biaya bisa lebih terkontrol dan transparan karena sistem yang terintegrasi secara real time,” tuturnya.

Pekerja mengoperasikan alat berat untuk menyelesaikan proyek pembangunan kantor sekretariat presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 25 Februari 2023. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Menteri PUPR Surati Erick Thohir Soal BUMN Karya

Di tengah masalah Waskita Karya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono meminta agar dana negara yang semestinya dipakai untuk proyek pemerintah tak dipakai untuk urusan utang BUMN karya di perbankan. Permintaan tersebut disampaikan lewat surat ke Erick Thohir. Basoeki tak ingin beban kontraktor pelat merah mengganggu pekerjaan krusial, terutama proyek strategis nasional (PSN). "PSN kan perintah presiden. Jadi, harus dipisahkan antara (dana) restrukturisasi dan program prioritas nasional. Itu pesannya," ujar juru bicara Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja, ketika ditanya ihwal isi surat Menteri Basoeki pada Rabu lalu. 

Menurut Endra, proyek prioritas negara berpotensi tersendat jika dana proyek dari APBN digunakan untuk memenuhi tanggung jawab BUMN terhadap bank. Adapun dana untuk PSN disebutkan bisa mencapai Rp 118 triliun. Mewakili Kementerian Pekerjaan Umum, Endra berharap proyek IKN tidak terganggu oleh upaya perbaikan keuangan BUMN. "Dan itu tugas Menteri BUMN untuk konsolidasi diri. Restrukturisasi jalan, tapi program strategis tidak terganggu.” 

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, membenarkan soal urgensi peleburan Waskita Karya ke dalam manajemen PT Hutama Karya (Persero). Dengan lilitan beban, termasuk pembatalan PMN terbaru, dia menyebutkan Waskita hanya bisa ditolong dengan suntikan dana. “Jika menjadi anak usaha, Waskita bisa diawasi oleh Hutama Karya. Kebutuhan dananya juga bisa dibantu.”

Adapun Direktur Institute Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, menyebutkan peleburan itu berisiko tinggi. Alih-alih menyehatkan Waskita Karya, warisan utang dan beban obligasi dianggap bisa menular ke Hutama Karya. “Bisa sama-sama ‘sakit’, terutama karena rencana merger tidak diikuti dengan perubahan penugasan PSN,” ucap dia, kemarin.  

Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, membenarkan soal sinyal merger tersebut. Saat ini Hutama mulai membantu menuntaskan beberapa proyek jumbo Waskita, seperti jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi III serta jalan tol Kayuagung-Palembang-Betung tahap 2. Bila sesuai dengan rencana, saham pemerintah di tubuh Waskita Karya akan dialihkan ke Hutama Karya. “Tapi penggabungan ini setelah Waskita sehat, jadi diperkirakan baru tahun depan,” katanya saat berjumpa dengan awak media, kemarin.

YOHANES PASKALIS | CAESAR AKBAR | RIRI RAHAYU