Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan data produksi beras Indonesia selama ini keliru. Kesalahan ini telah dikoreksi JK sekitar dua tahun lalu saat menjadi Wakil Presiden pada periode kedua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Itu kesalahan beruntun sejak lama, sejak saya jadi Wapres 2004 sudah bikin kesalahan juga. Kami sudah koreksi," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca juga: Ombudsman: Stop Opini Surplus Beras
Seperti diketahui, data produksi dan konsumsi beras saling berbeda antara yang disajikan sejumlah lembaga/kementerian. Data dari Kementan menunjukan tingkat konsumsi mencapai 124 kilogram per kapita per tahun, sementara data BPS adalah 139 kilogram per kapita per tahun, dan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 87,63 kilogram per kapita per tahun. Pada 2015, JK menghitung kebutuhan konsumsi beras dalam negeri melalui eksperimen yang dilakukannya dengan cara memasak.
Dari hasil perhitungannya, dia menemukan bahwa kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia mencapai 114 kilogram per kapita per tahun. Dengan jumlah penduduk mencapai 260 juta, maka kebutuhan konsumsi mencapai 28 juta ton.
Di sisi lain, jumlah produksi beras dalam negeri paling tinggi 30 juta ton. "Tidak pernah ada kita ekspor beras. Produksi kita paling tinggi 30 juta ton beras. Paling tinggi," ujar Kalla. Jumlah produksi beras itu akan turun jika cuaca jelek.
Sejak saat itulah, kata JK, BPS tidak berani lagi membuat publikasi soal produksi beras. "Karena dia tidak bisa jawab pertanyaan saya," kata Kalla. Untuk memperbaiki data, Kalla mengatakan, BPS sudah membuat penelitian ulang soal berapa jumlah sebenarnya jumlah produksi beras dalam negeri.
Foto 
