Direktur Jenderal Perkeretaapian, Hermanto Dwiatmoko

Berita tak sedap itu berembus dari Jepang. Di sejumlah media massa di Negeri Sakura santer beredar kabar bahwa pejabat Kementerian Perhubungan Indonesia diduga menerima suap untuk proyek infrastruktur kereta. Selain Indonesia, suap mengalir pula kepada pejabat di Vietnam dan Uzbekistan.

Kepada Putri Adityowati dari Tempo, Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko membantah tudingan itu. Dia mengatakan kasus itu merebak lantaran konsultan transportasi Jepang, JTC, diduga menggelapkan pajak. "Mereka sengaja melempar tuduhan ke negara lain," kata dia saat ditemui di kantornya, dua pekan lalu.

Didampingi oleh Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian Arif Heryanto dan Sekretaris Direktur Jenderal Perkeretaapian Sugiadi Waluyo, berikut ini petikan wawancara Tempo dengan Hermanto.

Sejumlah media di Jepang memberitakan tentang adanya dugaan suap kepada pejabat di Kementerian Perhubungan, dalam proyek rel ganda kereta. Bagaimana penjelasan Anda?

Sebenarnya kejadian itu di Jepang, namun dilemparkan ke negara lain. Kasus ini bermula dari dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Japan Transportation Consultant (JTC). Namun akhirnya mereka melempar tanggung jawab dan tuduhan ke negara lain, termasuk Indonesia. Sebenarnya kasus itu sudah muncul sejak tiga bulan lalu.

Bagaimana perkembangannya?

Kasus ini sudah diselidiki oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sejak tiga bulan lalu. Kami juga sudah bertemu dengan Kedutaan Besar Jepang dan Japan International Corporation Agency (JICA). Hasilnya, JTC masuk ke dalam daftar hitam.

Diduga, suap yang diberikan oleh Jepang untuk proyek di jalur selatan. Di mana saja proyek yang didanai oleh JICA dan sampai tahap mana prosesnya?

Ada beberapa jalur, yaitu Kroya-Kutoarjo sepanjang 76 kilometer, saat ini masih dalam tahap negosiasi kontrak dengan Jepang (JICA). Adapun jalur rel ganda Kutoarjo-Yogyakarta-Solo sudah beroperasi sejak 2005 dan 2007.

Sebenarnya pembangunan jalur ganda Cirebon-Kroya sepanjang 57 kilometer semula juga direncanakan bekerja sama dengan Jepang. Namun hal ini terbentur masalah negosiasi yang memakan waktu lama. Akhirnya, proyek itu didanai dari sukuk. Selain Jepang, kami bekerja sama dengan Cina untuk jalur Solo-Paron sepanjang 71 kilometer. Proyek ini diperkirakan selesai tahun depan.

Selain dana, apa masalah pembangunan rel ganda di jalur selatan?

Yang sulit adalah kondisi geografisnya, karena harus membangun terowongan dan jembatan panjang. Ada dua terowongan di jalur Purwokerto-Kroya dan satu terowongan di jalur Kroya-Kutoarjo.

Soal dana, kami tidak sanggup mencari pendanaan untuk membiayai jalur sepanjang 367 kilometer dalam waktu setahun. Kontraktornya juga terbatas. Kami targetkan selesai pada 2017.

Untuk rel ganda di jalur selatan, mana saja yang sudah beroperasi?

Jalur ini melintasi Cirebon hingga Surabaya sepanjang 620 kilometer. Yang sudah beroperasi sepanjang 196 kilometer, di antaranya 17 kilometer di jalur Larangan-Prupuk, jalur Prupuk-Purwokerto sepanjang 56 kilometer, dan 123 kilometer jalur Kutoarjo-Solo. Sementara itu, yang sedang dalam tahap pembangunan tahun ini adalah jalur Cirebon-Larangan sepanjang 57 kilometer dan sisa yang belum dibangun adalah sepanjang 367 kilometer.

Yang baru saja kami resmikan adalah Prupuk-Larangan, dan merupakan bagian dari jalur dari Cirebon ke Kroya dengan jarak total 150 kilometer. Pembangunan jalur itu terdiri atas beberapa tahap. Cirebon-Prupuk sepanjang 74 kilometer sudah kami operasikan sepanjang 17 kilometer.

Kemudian Cirebon-Larangan sepanjang 57 kilometer akan selesai pada Desember 2014. Dengan begitu, akhir tahun ini sudah bisa selesai sampai Purwokerto. Kemudian segmen kedua adalah Prupuk-Purwokerto sepanjang 56 kilometer sudah selesai pada 2011. Adapun jalur Purwokerto-Kroya sepanjang 28 kilometer anggarannya baru diusulkan tahun depan.

Untuk rel ganda di jalur utara, semula akan dioperasikan seluruhnya pada 8 Juni 2014. Namun mundur lagi. Mengapa?

Masih terganjal pembebasan lahan sepanjang 600 meter di wilayah sekitar Kandangan, Jawa Timur. Administrasi di Badan Pertanahan Nasional belum selesai. Padahal, dana dari kami untuk membayar penggantian lahan sudah siap. BPN masih mengukur tanah tersebut. Untuk lajur lainnya, sudah siap digunakan.

Biodata

Nama : Hermanto Dwiatmoko
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 7 Mei 1956
Pendidikan:
1980 Sarjana Teknik Mesin ITB
1991 Master Jurusan Transportasi ITB
Jabatan:
27 Februari 2014Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
2011-2014Direktur Keselamatan Perkeretaapian
2005-2009Direktur Keselamatan dan Teknik Prasarana