Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memastikan tak akan memprivatisasi perseroan. "Artinya privatisasi adalah melepas saham negara, itu tak ada dalam agenda kami," kata dia saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, Senin, 29 Juni 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nicke menjelaskan, dalam melakukan privatisasi sebuah perusahaan harus melakukan tahapan-tahapan tertentu. Untuk saat ini, kata Nicke, Pertamina masih menata ulang lini bisnisnya, seperti membuat lima subholding beberapa waktu lalu yang sudah dilakukan perseroan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Langkah selanjutnya adalah melakukan profitisasi guna meningkatkan valuasi perseroan sebelum melakukan initial public offering (IPO). Agar perseroan mempunyai kapitalisasi pasar yang baik di bursa.
Jadi, menurut Nicke, rencana Pertamina melantai di bursa saham masih terlalu dini untuk melantai di bursa bagi Pertamina masih terlalu dini untuk dibicarakan. Ceritanya masih panjang," ucapnya.
Namun kata Nicke, tak menutup kemungkinan privatisasi akan dilakukan kepada anak usaha dari Pertamina. "Jadi IPO itu ada di anak, cucu, cicit, itu mungkin ada tapi belum ada di agenda kami, tahapannya belum sampai ke sana," ucapnya.
Nicke mengatakan, melakukan IPO adalah salah satu cara perseroan mencari pendanaan guna memperbesar bisnis perusahaan. Jadi sebenarnya tak ada salahnya, Pertamina mendorong subholding melantai di bursa.
"Ada banyak opsi seperti global bond, dan projek financing ada equity partnership, jadi IPO itu hanya salah satunya bukan tujuan," kata dia.
Sebelumnya, Nicke Widyawati pernah mengungkapkan, anak usaha yang ditargetkan melantai di bursa pertama kali adalah sektor hulu. Di sektor ini, ia mengatakan bahwa aset yang dikelola adalah milik negara. Pertamina, maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama hanya diberikan hak pengelolaan. Sehingga, aset tetap dimiliki pemerintah sesuai dengan Undang-undang Mineral dan Batu Bara.
"Jadi wilayah kerja, yang diserahkan kepada Pertamina dan KKKS itu hanya hak pengelolaan pada jangka waktu tertentu yang disepakati dalam kontrak. Setelah selesai akan dikembalikan ke negara," ujar Nicke, Senin, 22 Juni 2020.
EKO WAHYUDI | CAESAR AKBAR
Foto 
