Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Dirut Sebut Kemungkinan Iuran BPJS Kesehatan Naik per Juni 2025: Sejak 2020 Belum Disesuaikan

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menerangkan ada peluang tarif iuran BPJS Kesehatan naik di tahun 2025 mendatang.

11 November 2024 | 19.18 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyebutkan ada kemungkinan iuran BPJS Kesehatan naik pada tahun depan. Hal ini menyusul adanya risiko gagal bayar yang bisa dialami oleh perusahaan di tahun 2026 akibat pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pemasukan dari pembayaran premi peserta.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kemungkinan bisa (naik), tapi itu semua kan nunggu tanggal mainnya,” ucap Ali ketika ditemui di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Senin, 11 November 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ghufron mengatakan, tarif iuran BPJS Kesehatan sendiri bisa dilakukan penyesuaian setiap dua tahun sekali. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan. Ghufron sendiri mengklaim, belum ada penyesuaian besaran iuran BPJS Kesehatan sejak terakhir dilakukan pada tahun 2020 silam.

“Ini sudah 2 periode sejak 2020 ya, itu (tarif) belum disesuaikan,” kata Ali.

Kemungkinan naik atau tidaknya iuran BPJS Kesehatan, kata Ali, akan ditentukan sekitar akhir Juni atau awal Juni tahun 2025. Ia pun menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan apakah iuran tersebut akan dinaikkan atau tidak.

Senada dengan Ali, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby juga mengatakan rencana penyesuaian iuran masih dirumuskan. Ia juga menyebutkan, keputusan akhir soal besaran iuran bukan ditentukan oleh pihak BPJS Kesehatan.

Keputusan final soal iuran BPJS Kesehatan, kata Mahlil, berada di tangan Presiden Prabowo Subianto beserta beberapa kementerian dan lembaga terkait lainnya. “Persoalan naik atau enggak itu presiden. Ini kan agak politis,” ujarnya.

Mahlil sendiri menyebutkan, internal dari perusahaan sebetulnya sudah memiliki perhitungan ihwal berapa besaran kenaikan iuran yang ideal. Namun, Mahlil menolak untuk menyebutkan besaran angka tersebut.

“Belum tahu kita (besarannya) karena tergantung (tim), kita gak bisa sebutkan,” kata Mahlil.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus