Ekspor sonder subsidi

EKSPOR tanpa subsidi apakah mungkin? Eksportir pakaian jadi dan tekstil pasti akan menggeleng. Tak satu pun dari mereka, ketika bertemu dalam Dialog Nasional Pertekstilan, pekan lalu, menyatakan berani menerobos pasar ekspor tanpa subsidi. Bahkan Handoko, Direktur Dan Liris, salah satu eksportir tekstil dan pakaian jadi terkemuka, masih menyatakan perlunya pemerintah memberikan kredit konsesi dengan bunga rendah. Dari situ kelihatan jelas, rencana mengurangi subsidi kredit ekspor mulai April depan -- yang menyebabkan suku bunganya bakal naik dari 9% jadi 11,5% rupanya, berakibat serius. Apalagi, sejak 1 Juli lalu, mereka juga tak lagi memperoleh sertifikat ekspor (SE). "Tanpa SE, sebelum devaluasi, kami tak bisa bersaing," kata Handoko. "Hanya setelah devaluasi kemarin, kami kembali bisa bersaing." Gubernur Bank Indonesia Arifin Siregar, seperti layaknya seorang ayah, tampak tekun mendengar keluhan itu. Tapi menghadapi kesulitan itu ia tak bisa banyak berjanji. Ia mengingatkan bahwa kredit ekspor -- yang diberikan sebagai kredit likuiditas berbunga 3% kepada bank pelaksana hakikatnya merupakan pencetakan uang oleh bank sentral. Karena itu, jika pemberian kredit itu tak dikendalikan, pertambahan uang beredar tadi bisa berubah menjadi permintaan akan devisa. Dan, bukan tak mungkin, devisa pemerintah bisa terkuras. "Jadi, meskipun kredit ekspor mendapatkan prioritas tinggi, pemberiannya harus tetap dihitung agar tak memberatkan neraca pembayaran," kata Arifin Siregar. Kredit eskpor (KE) diakui kalangan pengusaha banyak membantu menekan biaya uang mereka. Bandingkan saja tingkat suku bunganya yang 9% itu dengan suku bunga kredit modal kerja komersial, yang kini pukul rata berharga 18% sampai 22% setahun. Tapi tinggi-rendahnya harga pokok mata dagangan ekspor ditentukan pula oleh tinggi-rendahnya harga bahan baku. Untuk industri tekstil dan pakaian jadi, soal bahan baku memang masih jadi ganjalan. Kapas, misalnya, hingga kini masih diimpor. Kalau pengusaha ingin mengekspor pakaian jadi buat kalangan atas, tekstil halus juga masih diimpor. Yang menolong mereka, bea masuk dan segala jenis pajak atas bahan baku itu kelak bisa dikembalikan atau dibebaskan. Di masa eksportir masih mendapat SE, tingginya biaya produksi bisa dikompensasikan dengan fasilitas empuk bersubsidi itu. Jasa SE dalam mendorong ekspor nonmigas, karena itu, bisa disebut terbilang besar. Goodyear, misalnya, bisa menembus pasar ban di luar negeri -- karena mendapat SE Rp 302 untuk setiap kg ban yang bisa dijualnya. Sesudah fasilitas itu dihapus, dan kemudian diganti drawback murni Rp 71, ekspornya seret. Ekspor ban baru menggelinding kembali sesudah nilai yen menguat. Yang juga tertolong dengan perubahan moneter itu adalah ekspor produk-produk baja, dan sejumlah komponen mobil. Tapi untuk tekstil dan pakaian jadi, yang pasarnya sebagian besar berada di Amerika dan Eropa Barat, situasi itu rupanya tidak banyak menolong. Karena itu, Frans Seda, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), menyebut perlunya kompensasi untuk mengurangi naiknya biaya uang akibat kenaikan suku bunga KE dari 9% ke 11,5%. Dia mengusulkan agar jangka waktu pemberian KE sebaiknya diperpanjang jadi enam bulan, yang dihitung sejak saat eksportir mulai memproses barangnya. "Asal jangka waktu kredit eskpornya dihitung sejak produksi akan lebih meringankan kami," katanya kepada wartawan TEMPO Riya Sesana. Di tahun pertama KE diberikan, kredit itu dahulu sebenarnya bisa diperoleh eksportir sejak mereka mulai memproses mata dagangan -- asal mereka bisa menunjukkan komitmen penjualan dengan pembeli di luar negeri. Tapi penyelewengan kemudian terjadi. Kredit murah itu -- untuk komoditi kurang laku, bunganya hanya 6% -- oleh segelintir eskportir ternyata malah disimpan ke dalam deposito yang memberikan bunga lebih tinggi. Untuk mencegahnya, jangka waktu KE lalu dibuat tiga bulan, yang diberikan sesudah barang dikapalkan. Kini, pengusaha minta agar jangka waktu itu diperpanjang. Frans Seda menganggap wajar kompensasi itu diberikan, untuk mengimbangi kenaikan harga uang. Tanpa adanya kompensasi, Ketua API itu beranggapan, "Sulit meningkatkan daya saing barang ekspor nonmigas di pasar mternasional." Yang jadi soal, apakah kredit itu nanti dipakai dengan benar. Pemerintah, sementara itu, berharap para pengusaha yang sudah banyak ditolong kelak mampu berdiri sendiri. "Kalau terlalu banyak disubsidi, kita nanti terlalu manja," kata Gubernur BI Arifin Siregar. Kendati subsidi di dalam pembiayaan barang ekspor itu secara berangsur dikurangi, untuk 1987-88 ini, BI menyediakan alokasi tambahan kredit ekspor sekitar Rp 4 trilyun. "Konsekuensinya memang akan mengurangi kredit untuk sektor lain," kata Arifin. Apa boleh buat. Di sini kelihatan jelas, pemerintah tidak ingin tanggung dalam mendorong ekspor nonmigas. Yang akan membuat kalangan perbankan bakal gelagapan adalah jika permintaan kredit dari sektor usaha lain juga naik tinggi. Bank mungkin akan berlomba menarik dana, karena belum semua rupiah yang parkir di luar negeri pulang kandang. Untuk mengatasi tekanan permintaan kredit itu, sejumlah pengusaha menyarankan agar pemerintah mau memberikan fasilitas kredit pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang seharusnya dibayar pengusaha bersamaan dengan saat penyerahan barang, diubah menjadi semacam piutang. Jadi, pajak, yang seharusnya dibayarkan ke kantor pajak, untuk jangka waktu tertentu, dikreditkan kepada pengusaha bersangkutan, dengan bunga rendah. Dengan cara begitu, eksportir bisa banyak menghemat biaya uang, sekaligus memperbaiki perputaran uangnya. Tapi bagi pemerintah, yang setiap hari harus bisa memasukkan PPN hampir Rp 12 milyar untuk mencapai sasaran Rp 3,5 trilyun pada 1987-88, kredit pajak itu jelas akan menganggu cash flow APBN. "Untuk menggalang ekspor nonmigas lebih baik, cari jalan lainlah pajak jangan dikutik-kutik lagi," kata Dirjen Pajak Salamun A.T. kepada wartawan TEMPO Antosiasmo. "Dalam pajak ini, kita mencari kepastian untuk membiayai APBN." Sikap Dirjen Salamun bisa dipahami, karena pembiayaan APBN 1987--88 hampir 60% diharapkan datang dari kantung pembayar pajak dalam negeri. Soalnya adalah bagaimana membiayai ekspor nonmigas tanpa mengorbankan sektor lain.