Mengurangi hambatan terhadap ...

KEBIJAKSANAAN deregulasi telah menjadi "demam". Demam itu agaknya kini sudah melanda Indonesia. Sehingga, perlu ada pengkajian mengenai relevansi kebijaksanaan baru ini -- agar di kemudian hari tidak terjadi revisi dari deregulasi. Pendapat itu diungkapkan Soemardi Reksopoetranto -- profesor baru FE UI, dalam pidato pengukuhannya Sabtu, pekan lalu. Soemardi, 63, tergolong dosen senior di FE UI. Ia, misalnya, bersama Widjojo Nitisastro ditugasi oleh Profesor Sumitro Djojohadikusumo, untuk merintis proyek afiliasi Universitas Indonesia-Universitas California (Berkeley), 1956. Seperti diketahui, inilah proyek yang kemudian menelurkan para teknokrat ekonomi, yang banyak menentukan perekonomian Indonesia di masa Orde Baru. Menurut Soemardi, di Dunia Ketiga, negara atau pemerintah memang terlalu banyak campur tangan dan menghamburkan uang. Sehingga, lebih banyak menghambat daripada mendorong pembangunan. Oleh karena itu, diimbau untuk mengurangi prosedur perizinan. Tapi mengapa baru akhir-akhir ini debirokratisasi dan deregulasl itu dilakukan pemerintah? Apakah tidak terlambat? "Memang agak terlambat," kata Soemardi menjawab pertanyaan Antosiasmo dari TEMPO. "Tapi kan lebih baik dari pada tidak" Berikut petikan wawancara dengan bekas Direkur Hubungan Perdagangan Luar Negeri itu: Deregulasi, seperti diketahui, baru cenderung dilaksanakan 3-4 tahun belakangan ini. Langkah itu bermula dengan liberalisasi perbankan setelah devaluasi rupiah Maret 1983. Yakni penghapusan pagu kredit, dan ditiadakannya kendali atas tingkat suku bunga deposito. Kebijaksanaan ini berhasil baik. Buktinya: dalam setahun saja, jumlah deposito berjangka di bank pemerintah meningkat dari Rp 1,7 trilyun menjadi Rp 3,3 trilyun. Apa yang mendorong pemerintah melakukan deregulasi itu? Sekarang rezeki minyak makin kering Kita mesti hati-hati dengan pengeluaran kita: bagaimana melaksanakan pembangunan dengan efisien. Untuk itulah diperlukan deregulasi. Tujuan deregulasi adalah pengurangan hambatan-hambatan terhadap penawaran. Dengan deregulasi maka elastisitas penawaran meningkat, biaya produksi dapat dikurangi, persaingan meningkat, dan biaya pelaksanaan peraturan dapat dihemat. Dengan penyederhanaan pemeriksaan bea cukai di pelabuhan, dan penyerahan fungsi negara tersebut kepada perusahaan swasta (SGS), telah diusahakan biaya pelabuhan dan hambatan terhadap kelancaran aliran barang berkurang. Tujuan kebijaksanaan ini berhasil di dalam negeri, tetapi, menurut para importir, ada kesulitan di pelabuhan-arah ekspor di luar negeri -- , karena SGS tidak mempunyai perwakilan di semua negara. Apakah birokrasi itu selalu berarti jelek? Birokrasi sebagai suatu sistem sebenarnya tidak ada yang salah. Kelemahan birokrasi itu bukan disebabkan model ideal Max Weber yang keliru. Tapi disebabkan justru oleh para birokratnya -- yang keliru menerapkannya. Contohnya? Penyalahgunaan wewenang pada struktur organisasi yang hierarkis dengan kesatuan komando. Sehingga, komunikasi dari bawah ke atas terhalang atau terhambat. Terjadi ketidakefisienan, karena keputusan ditentukan dan diambil berdasarkan informasi yang tidak lengkap, sementara perintah ke bawah tidak dipatuhi karena struktur informalnya menentang. Dalam pada itu, spesialisasi dan pembagian kerja, yang seharusnya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, malah menimbulkan persaingan antara tenaga-tenaga ahli, serta kesulitan mengadakan koordinasi di antara mereka. Lihat saja kasus penjualan senjata AS ke Iran. Semua itu bukan karena sistem birokrasinya yang salah, tapi orang-orangnya yang menyalahgunakan wewenang. 20 tahun lebih berlalu sudah Ekonomi Terpimpin. Mengapa suara yang menyerang etatisme dan over-regulasi terdengar kembali? Ya, karena tuntutan di awal Orde Baru dahulu belum terlaksana seluruhnya. Ini bisa dimaklumi, karena di Dunia Ketiga biasanya ada senjang waktu (time lag), akibat berbagai gejolak sosial. Dalam perkembangan administrasi pembangunan, memang sejak 1980-an baru terasa bentuknya: apa yang diinginkan oleh rakyat, dan kebijaksanaan yang bagaimana yang harus ditempuh.