Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta gerakan anti-korupsi di Direktorat Jenderal Pajak terus ditingkatkan. Pasalnya, satu tindak korupsi saja bisa merusak citra institusi tersebut untuk waktu lama, seperti kasus Gayus Tambunan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sri Mulyani mengatakan kasus Gayus masih melekat di masyarakat dan menjadi stigma negatif bagi Ditjen Pajak. "Anda cuma butuh satu kasus yang namanya Gayus, dan tidak pernah hilang kata itu. Dan sekarang itu sudah menjadi kosakata dan indentik dengan korupsi," kata dia dalam acara Hari Anti Korupsi Internasional di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menuturkan, Ditjen Pajak masih perlu bekerja lebih keras lagi. Godaan di institusi tersebut sangat besar. Para pegawai pajak bekerja dengan wajib pajak yang memiliki kekayaan mencapai triliunan. "Kami mengumpulkan penerimaan Rp 1.400 triliun. Kalau anda ambil satu upil saja, that's a lot for you and it's Indonesia's big loss (jumlahnya banyak untuk anda dan artinya kehilangan besar bagi Indonesia)," ujarnya di hadapan para pegawai pajak.
Potensi korupsi juga bisa datang dari pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Saat ini hanya 11,5 juta SPT dari total 32 juta wajib pajak. "Itu jadi lahan yang subur untuk anda 'kerjain', jadi lahan yang merupakan godaan buat anda," kata dia.
Sri Mulyani mengatakan para pegawai pajak harus membentengi diri dari godaan-godaan tersebut. Sistem di Ditjen Pajak dinilai sudah maksimal menutup celah korupsi. Kini tinggal individu yang harus menjaga diri.
Dia menilai, upaya paling minimal yang bisa dilakukan adalah memiliki integritas. Sri Mulyani mengatakan integritas merupakan cara setiap manusia hidup. "Itu daya kompromi antara diri kita dengan nurani kita," ujarnya. Pegawai pajak diminta selalu mengingat tugas utamanya yaitu sebagai pelayan masyarakat agar tak tergoda melayani diri sendiri.
Bagi dia, hidup sederhana sangat penting untuk menghindar dari keinginan korupsi. "Saya percaya seharusnya PNS menjadi middle class yang solid di Indonesia karena mereka tidak akan jatuh miskin atau kaya raya," ujarnya.
Foto 
