Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerjasama untuk mengurangi penggunaan kertas dalam setiap kegiatan administrasi pemerintahan. Sejumlah kegiatan administrasi pemerintahan yang bisa dikurangi penggunaan kertasnya adalah penerbitan Surat Keputusan (SK) CPNS, surat pengangkatan dan surat penetapan pensiun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dalam manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berbasis digital, terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan pangkat, pensiun, penyesuaian karena tugas belajar, dan lain-lain,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan BKN di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kerja sama dua lembaga dalam Nota Kesepahaman itu menekankan percepatan layanan dan efisiensi proses bisnis di segala aspek, termasuk pengurangan tahapan-tahapan birokrasi yang masih menggunakan cara konvensional. Misalnya, dengan pengurangan penggunaan kertas dalam birkoraksi, Sri Mulyani berharap anggaran di instansi pemerintah bisa dihemat.
Anggaran instansi pemerintah untuk belanja biaya pencetakan, dan biaya operasional ruang penyimpanan berkas, dapat berkurang atau dapat dialokasikan ke pos belanja yang lebih produktif. Kinerja para birokrat juga dapat lebih efisien karena adanya penghematan waktu.
Saat ini jumlah pegawai di Kemenkeu mencapai 80.072 orang. Setiap tahunnya, lembaga bendahara negara itu memproses kurang lebih 4.000 SK CPNS, dan 6.000 usulan kenaikan pangkat, serta 1.600 usulan pensiun. Dengan pengurangan kertas untuk semua kegiatan administrasi itu, Sri Mulyani yakin efisiensi anggaran akan lebih signifikan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga menuturkan, kebutuhan akan perangkat IT seperti komputer untuk kegiatan kepegawaian juga akan dihemat. Awalnya BKN perlu menyewa komputer untuk kegiatan kepegawaian. Ke depannya, BKN akan memanfaatkan perangkat komputer yang dimiliki Kemenkeu di berbagai daerah.
"Jadi sebetulnya komputer-komputer itu ada hanya saja koordinasinya sangat sulit karena itu dimiliki daerah. Jadi untuk tes kali ini kami mengupayakan penggunaan komputer-komputer di daerah sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk sewa komputer," jelas Bima.
Sehingga, kedua langkah tersebut dapat memberikan efisiensi baik dalam pelayanan maupun anggaran. "Banyak sekali anggaran yang harusnya bisa disimpan untuk digunakan sebagai pengembangan sistem informasi. Jadi saya sangat bahagi dengan nota kesepahaman ini. Karena dari sisi SDM kita sudah cukup berkembang, tapi dari sisi teknologinya belum," kata Bima.
ANTARA
Foto 
