Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - CEO Indonesia Property Watch atau IPW, Ali Tranghanda mengomentari pro-kontra pemotongan tiga persen dari gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Ia menyarankan kepada pemerintah agar menyediakan tanah untuk dibangun rumah rakyat terlebih dahulu dibanding buru-buru mewajibkan iuran Tapera.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebab, menurut dia, pengenaan iuran untuk Tapera ini akan mengumpulkan dana jumbo yang asalnya dari para pekerja. "Bayangkan punya dana banyak, tapi tanah (untuk bangun rumah rakyat) enggak ada. Mau bangun di mana?" katanya ditemui di Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Idealnya, menurut Ali, pemerintah membuat model percontohan dan menetapkan lokasi rumah rakyat akan dibangun. Karena itu, menurut dia, urusan Tapera ini tidak bisa hanya ditanggung oleh BP Tapera. Menurutnya, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar dana pengumpulan untuk Tapera ini benar-benar bisa dipakai untuk kebutuhan papan masyarakat.
"Tapera itu enggak bisa sendiri, harus koordinasi dengan Bank Tanah, BP3, Kemendagri, pemerintah daerah, sampai Kementerian ATR/BPN," ujarnya.
Ali menyebut pentingnya membangun koordinasi dengan Bank Tanah untuk kebutuhan pengendalian harga tanah khusus untuk pembangunan rumah rakyat. Atau dengan pemerintah daerah untuk memastikan perizinan pembangunan.
Menurut Ali, besaran potongan gaji untuk Tapera sampai tiga persen tiap bulannya sudah cukup besar. Memang, kebijakan pemotongan gaji pekerja swasta sebesar 3 persen untuk Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera yang diteken Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 20 Mei 2024. "Mungkin bertahap ya, kalau 3 persen terlalu besar. Di awal ini mungkin ada subsidi, karena perusahaan yang menanggung dan beban iuran juga sudah banyak," ucapnya.
Di tengah kondisi seperti ini menurutnya, pemerintah semestinya memprioritaskan untuk membuat masyarakat percaya dengan program Tapera ini.
Pemerintah, menurutnya harus transparan soal pengelolaan dana iuran Tapera dari para pekerja ini. Terlebih lagi, apabila pemerintah memaksa menerapkan kebijakan ini sekarang, belum ada model percontohan yang dipresentasikan pemerintah kepada masyarakat. "Jadi dengan model percontohan ini, misal akan dibangun di daerah mana, itu bisa membuat masyarakat percaya kalau dananya digunakan untuk kepentingan rakyat," katanya.
Foto 
