Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kebijakan soal harga BBM jenis Pertalite akan dikalkulasi dan diputuskan secara hati-hati. Hal ini dilakukan agar kebijakan soal harga Pertalite tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Jokowi usai menghadiri acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Oleh karena itu, ia memastikan telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara cermat dan akurat terkait rencana perubahan harga Pertalite sebelum akhirnya mengambil keputusan. “Semuanya saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan,” ujar Jokowi.
Pemerintah, kata kepala negara, juga akan memitigasi dampak dari perubahan harga Pertalite terhadap laju inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan inflasi tahunan pada Juli 2022 mencapai 4,94 persen (year on year/yoy), atau tertinggi sejak Oktober 2015, Meski begitu, pada kuartal kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat positif di 5,44 persen (yoy).
Adapun Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengatakan pemerintah sedang menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi BBM di APBN. Keputusan akhir soal penyesuaian harga BBM, kata Luhut, berada di Presiden Jokowi.
"Pemerintah masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat," kata Luhut, Ahad, 21 Agustus 2022. Di saat yang sama, pemerintah pun tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume BBM subsidi.
Luhut memastikan pemerintah akan berhitung dengan sangat hati-hati. Sebab, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi, menurut dia, perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
ANTARA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
