Kapal Tenggelam di Danau Toba, Tak Cukup Nahkoda Dihukum

TEMPO.CO, Jakarta - CEO ESL Express PT Eka Sari Lorena Eka Sari Lorena Surbakti mengatakan tidak cukup hanya memenjarakan nahkoda kapal motor Sinar Bangun V dan pihak yang bertanggungjawab. Hal tersebut merespons tragedi kapal V yang tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara.

"Pak Tito, Kapolri kita kemarin sudah mengatakan, akan menindak yang bertanggungjawab, tidak hanya nahkoda KM Sinar Bangun tetapi juga mungkin syahbandar, yang mengizinkan kapal itu menyeberangi Danau Toba," kata Eka dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Jumat, 22 Juni 2018. "Tapi masalahnya, apakah memenjarakan orang-orang itu dapat menyelesaikan masalah?"

Baca: Luhut Sebut Kapal Tenggelam di Danau Toba karena Pengawas Lalai

Eka mengatakan mungkin dalam jangka pendek ada efek jera, namun dia mempertanyakan seberapa lama efek jera itu, seberapa lama nahkoda kapok, dan seberapa lama nahkoda berhenti main-main.

Sebelumnya, kecelakaan terjadi pada Senin lalu saat kapal yang membawa ratusan penumpang itu berangkat dari Pelabuhan Simanindo, Samosir, Danau Toba, menuju Pelabuhan Tiga Ras, Simalungun. Saat ini, diduga ada dua penyebab tenggelamnya kapal. Pertama, jumlah penumpang yang melebihi kapasitas yang seharusnya. Kedua, kapal diduga mengabaikan adanya peringatan cuaca ekstrem dari BMKG.

Baca: Tragedi Danau Toba, Kemenhub Akan Tambah 5 Kapal Roro

Menurut Eka tragedi KM Sinar Bangun membuat publik terkejut karena setelah suka cita dalam berlebaran, kemudian arus mudik yang dirasa lancar bagi sebagian orang, tahu-tahu ada kapal tenggelam di Danau Toba. 

Eka menyangkan hal tersebut, karena Toba bukan danau biasa. Sebab Toba adalah danau tersohor dengan kedalaman lebih dari 500 meter, di mana danau purba itu yang dulu merupakan kawah gunung berapi. "Saya dengar Ditjen Perhubungan Darat sudah merencanakan renovasi dermaga dan penempatan kapal penyeberangan. Ya dipercepat saja. Jangan menunggu jatuh korban lagi," ujarnya.

Dari pernyataan itu, Eka mempertanyakan ada berapa banyak penyeberangan sungai dan danau yang kondisinya seperti Danau Toba. "Cukupkah anggaran negara untuk merenovasi semua dermaga atau cukupkah APBN untuk membuat kapal baru di seluruh titik penyeberangan?" katanya.

Lebih lanjut Eka menyarankan, jika tidak ada dana, lebih baik pemerintah bekerja sama erat dengan swasta, dengan operator penyeberangan. Menurut Eka, pemerintah perlu hadir hadir sebagai mitra yang membantu operator.

Untuk mencegah berulangnya kasus di Danau Toba ini, Eka berharap pemerintah membantu tidak hanya menghukum dengan aparatnya. "Datangi operator, dengar operator. Jangan-jangan, tidak butuh juga dermaga bernilai puluhan miliar rupiah yang kemudian mangkrak, atau hanya disandari kapal penyeberangan tiga hari sekali," kata Eka.