Karpet Merah dari Pemerintah

Untuk pertama kalinya, Dwi Soetjipto berdiri di depan sekitar 600 karyawan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pertemuan tahunan (town hall meeting) itu berlangsung di ruang serbaguna SKK Migas, lantai 9 City Plaza, Jakarta, Jumat siang pekan lalu.

Dwi, yang sempat menemui Tempo sebelum memimpin rapat internal itu, tampak semringah dengan setelan batik bercorak biru-cokelat. Sambil bersalaman, ia menampik ucapan selamat atas jabatan barunya sebagai Kepala SKK Migas selama empat tahun mendatang. “Kalau kondisi sekarang, selamatnya justru selamat berjuang,” kata Dwi, terkekeh.

Sejak 3 Desember 2018, Dwi resmi mengepalai lembaga pengelola investasi hulu migas itu. Ia menggantikan Amien Sunar-yadi, yang pensiun dua pekan sebelumnya. Setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan membebankan tanggung jawab kenaikan eksplorasi untuk meningkatkan cadangan serta produksi minyak dan gas nasional kepadanya, Jumat pekan lalu menjadi hari pertama Dwi bertemu dengan semua karyawan SKK Migas. Pada pagi, ia memimpin rapat evaluasi 2018 dan rencana kerja 2019 bersama wakil kepala, para deputi, pengawas internal, dan sekretaris di kantornya.

Bagi orang-orang SKK Migas, masuknya Dwi tak mengejutkan. Menurut salah satu pejabat yang mengetahui pemilihan Dwi, pemerintah sudah lama menyiapkan dia untuk menggantikan Amien. Tepatnya setelah Dewan Komisaris Pertamina dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara mencopotnya dari posisi Direktur Utama Pertamina pada awal Februari 2017. Ketika itu, Dwi bermasalah dengan wakilnya, Ahmad Bambang. Ketidakharmonisan terjadi di antara keduanya hingga muncul istilah “matahari kembar” di Pertamina. Posisi tersebut diduduki Dwi sejak November 2014, menggantikan Karen Agustiawan.

Setelah lengser dari Pertamina, Dwi digadang-gadang akan menjabat Kepala SKK Migas. “Memang dicarikan kursi untuk Dwi,” ucap salah satu pejabat di sektor minyak dan gas. Namun, kata sumber ini, posisi Amien cukup kuat untuk dicegat di tengah masa jabatan. “Lingkungan ESDM juga berpikir sampai Pak Amien selesai saja.”

Selama masa tunggu, Dwi dekat dengan Menteri Energi Ignasius Jonan. Beberapa kali Direktur Utama PT Semen Indonesia pada 2012-2014 ini mengikuti perjalanan Jonan ke luar negeri. Di antaranya ketika Jonan terbang ke Italia untuk menengok teknologi pembangkit listrik dari kelapa sawit (crude palm oil). “Dalam perjalanan kami berdiskusi, bagaimana perbedaan menggunakan solar dan CPO,” Dwi -berkisah. Menurut dia, Jonan sering mengajaknya agar ia terus mengikuti perkembangan teranyar. “Saya sudah lama kenal Pak Jonan.”

Skenario pengangkatan Dwi makin terlihat ketika Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan yang diteken pada 17 April 2018 ini merevisi soal masa jabatan Kepala SKK Migas. Sebelumnya, peraturan tidak mengatur lama jabatan Kepala SKK Migas. Dalam peraturan baru, Kepala SKK Migas menjabat selama empat tahun dan bisa diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 menghapus syarat usia pensiun Kepala SKK Migas, yang semula dibatasi maksimal 60 tahun. Jika mengacu pada peraturan lama, Dwi tak bisa diangkat sebagai Kepala SKK Migas karena berusia 63 tahun. Batas usia pensiun 60 tahun itu hanya berlaku untuk wakil kepala, sekretaris, pengawas internal, dan para deputi. “Ya, kami siapkan perpres-nya,” tutur salah satu pejabat Kementerian Energi.

Di tengah skenario pengangkatan itu, beredar pula kabar bahwa Dwi akan ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Freeport Indonesia. Kabar ini muncul setelah Dwi terbang ke Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, bersama Direktur Eksekutif PT Free-port Indonesia Tony Wenas. Seorang pejabat tinggi badan usaha milik negara membenarkan ada perjalanan ini. “Itu sekitar enam bulan lalu,” katanya.

Dwi mengatakan rekam jejak memimpin korporasi pelat merah membuatnya cukup pantas diperhitungkan sebagai direktur Freeport setelah saham mayoritas perusahaan itu diambil pemerintah. “Mungkin manajemen mempelajari saya. Kalau ada diskusi, saya ikut,” ucapnya.

Sejak satu bulan lalu, nama Dwi masuk tiga besar calon Kepala SKK Migas. Dua nama lain adalah Amien Sunaryadi dan Darmawan Prasodjo. Seorang pejabat Kementerian Energi membenarkan soal nama Dwi dan Amien, tapi tidak untuk Darmawan. “Hanya dua nama yang tepat,” tuturnya.

Dwi sempat menjalani wawancara dengan Menteri Jonan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sepekan sebelum pelantikan. “Dengan Presiden juga saya diinterviu,” kata Dwi. Meski begitu, menurut seorang pejabat tinggi sektor minyak dan gas lain, nama calon Kepala SKK Migas tak kunjung mengerucut hingga dua jam menjelang pelantikan di Kementerian Energi. “Sampai pukul 11 siang masih berproses, pukul 13 pelantikan.”

Tidak diperpanjangnya masa jabatan Amien bukan hal mengejutkan. Pada pertengahan 2016, salah satu pejabat SKK Migas bahkan sempat mendengar rencana Arcandra Tahar—saat itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral—mencopot Amien. Menurut dia, Amien mengetahui rencana tersebut. Maka dalam suatu rapat kerja internal Amien berpesan, “Saya sudah dipanggil Pak Menteri, mungkin ini rapat pimpinan kita terakhir,” ujarnya. Ketika dimintai konfirmasi, Amien tak menjawab soal ini.

Berselang satu bulan, isu Kepala SKK akan diganti makin santer di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Arcandra menepis kabar itu kepada awak media. “Nanti, ya, belum ada,” katanya. Nama Dwi belum muncul saat itu. Nama yang beredar adalah Darmawan Prasodjo, ekonom energi yang menjabat Deputi I Kepala Staf Kepresidenan.

Darmo—panggilan akrab Darmawan—adalah doktor dari Texas A&M University, Amerika Serikat. Ia satu almamater dengan Arcandra. Pada 2014, Darmo pulang ke Tanah Air dan sempat bergabung dalam Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Hingga Arcandra dilantik sebagai Wakil Menteri Energi karena kekeliruan administrasi, tak ada pergantian Kepala SKK Migas.

Saat dimintai konfirmasi, Darmawan Prasodjo mengatakan tak mengetahui proses pemilihan dan kandidat Kepala SKK Migas pada 2016 ataupun tahun ini. ”Saya malah baru tahu dari Anda,” ucapnya, Jumat pekan lalu. Adapun Amien Sunaryadi enggan menjawab pertanyaan terkait dengan pencalonan ini serta evaluasi masa kerjanya. “Saya sudah pensiun, saya ingin bangun siang saja,” kata Amien, Rabu pekan lalu.

Melalui akun Twitternya, Amien memamerkan catatannya membenahi SKK Migas selama empat tahun. “Saya keluar SKK Migas (2018) sebulan setelah SKK Migas menerima sertifikasi tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan,” cuitnya.

Saat pelantikan Kepala SKK Migas berlangsung, Menteri Jonan mendorong Dwi mempercepat peralihan kontrak lama dengan skema cost recovery menjadi gross split. “Kita akan fair saja dengan mitra kami, kontraktor, aneka satuan mesti diatur dengan baik,” ujar Jonan.

Dwi memastikan skema kontrak dengan pembagian hasil berdasarkan produksi (gross split) tetap menarik bagi investor. Bekas Direktur Utama PT Semen Padang ini mengatakan, dengan skema tersebut, investor akan berusaha melakukan efisiensi sehingga pembagian hasil tetap menguntungkan. “Dengan keputusan menteri baru, ada fleksibilitas di sana,” katanya.

Ia juga mendorong penerapan teknologi pengangkatan minyak (enhanced oil recovery) untuk meningkatkan produksi. “Kami akan berbicara dengan Pak Menteri kalau ada regulasi yang kurang, sehingga orang memiliki keinginan untuk eksplorasi,” tuturnya. Empat proyek yang diperkirakan menambah cadangan migas adalah Tangguh Train 3, ultra laut dalam, Jambaran Tiung Biru, dan Blok Masela. “Kalau bisa, diskusinya selesai 2019.”

PUTRI ADITYOWATI, KHAIRUL ANAM, LARISSA HUDA