Riuh karena Sebuah Nama

Sebuah nama memantik sedikit “keributan” di Jayapura, Kamis tiga pekan lalu. Saat itu, pemerintah menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika di Gedung Negara, Jayapura. PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengirim Direktur Layanan Strategis Ogi Prastomiyono. Adapun pemerintah pusat diwakili, antara lain, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan Dedi Syarif Usman. “Saya hadir bersama Kementerian BUMN dan Inalum,” kata Dedi, Jumat pekan lalu.

Rapat membahas skema transaksi. Terutama pembagian saham buat Papua dan Mimika sebanyak 10 persen di PT Freeport Indonesia (PTFI). Dalam rapat, Inalum menjelaskan bahwa PT Indocopper Investama, yang saat ini mengempit 5,6 persen saham PTFI, akan tetap ada kendati nantinya diakuisisi Inalum. Indocopper akan menjadi wadah yang menampung kepemilikan saham pemerintah daerah.

Munculnya nama Indocopper inilah yang membuat Gubernur Papua Lukas Enembe meradang. “Jika Inalum menyodorkan proposal itu, sudah tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya,” ujar Lukas sehari setelah rapat, seperti dikutip dari situs resmi pemerintah provinsi. Menurut Lukas, proposal Inalum tak sesuai dengan kesepakatan pokok antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. “Pemprov sudah menyiapkan nama BUMD. Tapi kesepakatan diganti dengan tiba-tiba oleh Inalum.”

Skema transaksi ini sebetulnya sudah dibahas sejak awal tahun. Saat itu, 12 Januari 2018, pemerintah, Inalum, dan pemerintah daerah meneken perjanjian tentang pengambilalihan saham Freeport—dikenal sebagai perjanjian induk. Dalam perjanjian itu disepakati Papua dan Mimika akan mendapat bagian 10 persen saham secara tidak langsung di PTFI setelah divestasi berlangsung. Papua memperoleh 3 persen. Adapun 7 persen menjadi milik Mimika, termasuk pemilik hak ulayat dan warga yang terkena dampak permanen penambangan emas -Freeport.

Papua dan Mimika dipersilakan membentuk badan usaha milik daerah sebagai pemegang 10 persen saham. BUMD ini nantinya tidak menggenggam saham langsung PTFI, tapi melalui perseroan khusus. Indocopper-lah yang dipersiapkan Inalum sebagai perseroan khusus. “Perhitungannya agar lebih cepat dan efisien dari sisi perpajakan,” tutur Head of Corporate Communications and Government Relations Inalum Rendi -Witular.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, pemerintah memutuskan mengatur kepemilikan saham pemerintah daerah secara tidak langsung agar saham tidak dijual lagi kepada swasta. Inalum akan menalangi biaya pengambilalihan 10 persen saham itu, yang nilainya US$ 819 juta. “Tidak boleh dijual. Makanya ada Inalum di situ,” ucap Fajar kepada sejumlah media di Jakarta, Senin dua pekan lalu.

Di atas kertas, saat ini Inalum baru mengantongi 9,36 persen saham PTFI, yang berasal dari inbreng saham pemerintah. Adapun Freeport-McMo-Ran menguasai 81,28 persen atas namanya sendiri dan 9,36 persen atas nama Indocopper, yang mereka akuisisi dari Aburizal Bakrie pada 2002. Namun porsi itu belum memperhitungkan keberadaan 40 persen participating interest Rio Tinto di PTFI yang baru diketahui belakangan.

Bila memperhitungkan keberadaan Rio Tinto, saham Inalum sejatinya hanya 5,4 persen, Freeport-McMoRan (termasuk Indocopper) 54,6 persen, dan Rio Tinto 40 persen. Ketiga pihak ini telah bersepakat akan melakukan transaksi di angka US$ 3,85 miliar agar Inalum mendapat 51 persen saham.

Setelah Inalum membeli sebagian saham Freeport-McMoRan dan semua saham Rio Tinto, PTFI akan memecah 51,2 persen saham Inalum itu dalam dua bagian lewat penerbitan saham baru. Sebanyak 26,2 persen saham untuk Inalum dan 25 persen bagi Indocopper Investama, yang sudah diambil alih Inalum.

Selanjutnya, Indocopper akan menjadi perseroan khusus. Inalum mengambil 60 persen sahamnya. Sisanya buat dua badan usaha milik Papua dan Mimika. Dengan skema itulah Papua dan Mimika memperoleh 10 persen saham PTFI. “Kami mengejar bisa selesai tahun ini agar Papua dan Mimika bisa langsung dapat dividen tahun ini juga,” kata Rendi Witular. “Kalau molor, daerah harus menunggu tahun depan untuk dapat dividen.”

KHAIRUL ANAM, FRISKI RIANA (JAKARTA)