Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan indikasi tanah terlantar di Indonesia pada 2024 seluas 856 ribu hektare. Dari angka tersebut, Nusron menyiapkan seluas 209.780 hektare untuk swasembada pangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Yang bisa dicanangkan untuk ketahanan pangan itu sekitar 209.780 hektare," ujarnya dalam acara Media Gathering: Catatan Akhir Tahun 2024 di Kementerian ATR/BPN, Selasa, 31 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nusron menjelaskan, tanah terlantar akan dialokasikan untuk program nasional lainnya, seperti permukiman seluas 79.925 hektare. Selain itu, tersedia pula lahan seluas 564.957 hektare yang akan dimanfaatkan untuk program transmigrasi dan redistribusi tanah.
Selain tanah terlantar, sebelumnya, Nusron mengatakan saat ini telah mengelola sekitar 1,3 juta hektare tanah negara yang sebelumnya berstatus tanah liar. Lahan ini akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan dan energi. Nusron berujar, untuk pemenuhan kebutuhan lahan, ia dan kementeriannya berupaya mencari lahan yang dapat digunakan.
"Soal masalah support tanah terhadap infrastruktur, terutama terhadap swasembada pangan, terhadap infrastruktur hilirisasi maupun swasembada energi, kami akan support karena kami salah satunya mengelola tanah-tanah negara," ujarnya saat mengunjungi Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 8 November 2024.
Menurutnya, lahan yang tersedia saat ini dapat digunakan untuk program membuka sawah-sawah baru. Selain itu, lahan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk kebun-kebun yang mendukung kebutuhan pangan nasional.
Bank Tanah juga akan menyiapkan lahan untuk mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan, telah membidik beberapa lahan potensial seperti wilayah Luhu di Maluku, Poso di Sulawesi Tengah, hingga Tapanuli Selatan di Sumatera Utara. “Nanti juga akan ada di Kalimantan, itu untuk ketahanan pangan,” ujar Parman saat ditemui usai acara FGD Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Kamis, 24 Oktober 2024.
Parman menyebut, wilayah yang dibidik itu merupakan lahan yang dikelola Bank Tanah dengan total luas 27 ribu hektare. Namun, menurut dia, tidak semua lahan bisa dimanfaatkan untuk program tersebut. Sebab, tidak semua lahan cocok untuk ditanami jenis tanaman tertentu. “Yang bakal dibidik nanti kami lihat dari keseluruhan lahannya, karena di Kalimantan tidak bisa semuanya dipakai. Jangan sampai airnya seperti yang ada di Palangkaraya,” kata dia.
Oyuk Ivani S. berkontribusi dalam tulisan ini.
