Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar di antara kementerian lainnya dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2022 (RAPBN 2022). Untuk tahun depan, alokasi anggaran kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu mencapai Rp 133,9 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggaran Kementerian Pertahanan tersebut naik 13,28 persen bila dibandingkan dengan Rp 118,2 triliun pada outlook APBN 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggaran Kementerian Pertahanan sebelumnya selalu menjadi sorotan karena jumlahnya yang besar. Global Firepower pada tahun 2019 menyebutkan, Indonesia mengeluarkan anggaran belanja militer senilai US$ 6,9 miliar. Nilai anggaran itu setara dengan Rp 98 triliun.
Dengan begitu, jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai anggaran militer terbesar kedua setelah Singapura di ASEAN yang memiliki anggaran US$ 9,7 miliar. Anggaran militer Singapura itu setara dengan Rp 135 triliun.
Prabowo juga sempat menjadi sorotan karena rencana pembelian alutsista tembus Rp 1.700-an triliun. Angka ini diketahui melalui beredarnya draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2020-2024.
Sebelumnya, Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim mengkritik pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang direncanakan oleh pemerintah. Menurut Emil, rakyat saat ini sedang bergumul dengan pandemi Covid-19.
Selain itu, rakyat juga menghadapi krisis ekonomi yang masih merajalela. Sehingga, derita rakyat belum tertanggulangi. "Urgenkah belanja senjata ABRI SEKARANG," kata Emil lewat akun twitter resmi @emilsalim2020 pada Rabu, 2 Juni 2021.
Emil pun mempertanyakan apakah ada studi kelayakan dan rencana utuh terkait belanja ini di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hingga Rabu sore, cuitan ini sudah diretweet sebanyak 269 kali.
Sebelumnya, rencana belanja ini tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 yang beredar, kebutuhan anggaran Alpalhankam untuk Renstra 2020-2044 mencapai USD 124 miliar atau setara dengan Rp 1.773 triliun. Rencana skema pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri.
Kemenhan enggan mengonfirmasi anggaran sebesar Rp1,7 kuadriliun tersebut, tapi hanya membenarkan skema pinjaman luar negeri. "Pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri. Nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," ujar juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak lewat keterangan tertulis, Senin, 31 Mei 2021.
Dahnil pun menuding pihak yang membocorkan draf Rancangan Perpres soal modernisasi alutsista sengaja ingin menebar kebencian dan gosip politik.
"Kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy. Kementerian Pertahanan akan mengusut siapa yang bertanggungjawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik," ujar Dahnil.
BISNIS | FAJAR PEBRIANTO
Foto 
