Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos masih belum efektif. Ia menyebutkan, hingga saat ini, masih terjadi masyarakat yang menerima bansos secara dobel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ada juga kasus-kasus yang seperti itu (satu orang menerima banyak bansos). Kita harus meminimalisir,” ucap Budiman di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Jumat, 6 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Budiman menilai, terjadinya hal ini dikarenakan menumpuknya program bansos yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga yang membuat seringkali terjadinya tumpang tindih dalam pemberian bansos. Saat ini, terdapat setidaknya 154 program bansos yang dijalankan oleh 27 kementerian dan lembaga.
“Bansos tentu saja akan kita lebih presisikan. Jangan-jangan, kebanyakan data (pemberian) bansos karena memang ada datanya missmatch. Karena ada kasus-kasus ya pengulangan (dobel bansos),” ujarnya.
Permasalahan temuan bansos dobel yang diterima masyarakat, kata dia, harus sesegera mungkin diatasi. Oleh karena itu menurutnya, diperlukan satu pusat data tunggal sehingga sinkronisasi dan sinergi dalam penyaluran bansos bisa tercapai.
“Nanti dari data tunggal nanti semoga tidak terjadi penumpukan (pemberian bansos) lagi,” kata Budiman.
Budiman sendiri menargetkan, data tunggal tersebut akan dirampungkan dalam dua minggu mendatang. Oleh karenanya, BP Taskin akan terus membantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghimpun data-data tersebut dari kementerian dan lembaga terkait.
“Dikatakan oleh kepala BPS, targetnya dua minggu ini. Artinya sebelum ayam berkokok di tanggal 1 Januari 2025, mudah-mudahan kita sudah (punya data tunggal),” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemberian bansos akan disesuaikan dengan data kemiskinan yang paling terbaru. Menurutnya, selama ini pemberian bantuan sosial merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
Namun, dirinya mengakui jika masih ada pemberian bansos yang tidak tepat sasaran. Karena itu, data tunggal kemiskinan akan menjadi rujukan untuk memperbaiki pemberian bansos agar lebih tepat sasaran.
"Presiden mengarahkan untuk dimatangkan, dimantapkan lagi, sehingga nanti akan diterbitkan data Tunggal Sosial Ekonomi," kata Gus Ipul, sapaan Syaifullah di kompleks Istana usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 26 November 2024.
Daniel A. Fajri ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Mensos dan Wamen BUMN Bahas Hambatan dan Penyaluran Bansos 2025
Foto 
