Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih dua penghargaan skala nasional dalam sepekan ini. Adapun dua penghargaan itu, adalah Anugerah Badan Publik Informatif dari Komisi informasi Pusat (KIP) dan Bhumandala Kanaka dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan penghargaan ini menjadi penyemangat sekaligus pengingat agar pelayanan selalu prima untuk mendorong kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"KKP selama ini semaksimal mungkin menerapkan keterbukaan informasi publik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam melayani masyarakat," kata Antam dalam keterangan tertulis, Ahad, 29 November 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Melalui unit kerja, KKP juga menciptakan berbagai aplikasi inovasi dan kolaborasi agar semakin prima dalam melayani masyarakat. Di antaranya ada Laut Nusantara, Silat, serta SI CANTIK, yang akhirnya terpilih mewakili KKP pada tahapan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2020.
"Aplikasi yang menjadi perwakilan ini sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, yaitu memiliki unsur inovasi pelayanan publik serta inovasi di masa pandemi Covid-19," kata Antam.
Antam mengapresiasi inovasi dan kerja sama tim yang dibangun oleh para pegawai sehingga KKP berhasil menyabet dua penghargaan tersebut.
Pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk melihat badan publik mana saja yang masuk kategori informatif. Penganugerahan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin secara daring, Rabu 25 November 2020.
Sedangkan Bhumandala Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh BIG kepada Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan 5 elemen simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yaitu kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, standar, dan teknologi. Acara penganugerahan berlangsung pada Jumat 27 November 2020.
Kebijakan satu aplikasi diseminasi data dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu bentuk strategi KKP untuk mengurangi tumpang -tindih kewenangan pengelolaan informasi geospasial. Ini merupakan tahun keempat KKP mengikuti acara yang digelar sejak tahun 2014 tersebut.
Dengan penghargaan ini, sebagai ’pendatang baru’ KKP mampu membuktikan bahwa pembangunan simpul jaringan telah berperan banyak dalam mendokumentasikan dan mengelola kekayaan laut di Indonesia. Informasi geospasial selama ini juga sudah dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP.
Baca juga: KKP: Hingga 24 November, PNBP Perikanan Tangkap Naik Rp 29,75 Miliar
"Meskipun pembangunan simpul jaringan di KKP baru dimulai pada tahun 2016 ketika dijadikan _pilot project_ oleh Kantor Staf Presiden, namun upaya untuk memperbaiki tata kelola data di internal KKP telah berhasil dilaksanakan," kata Antam.
Foto 
