Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan S. Sulendrakusuma memantau harga minyak goreng di sejumlah pasar di Jakarta. Pemantauan ini menyusul tingginya harga komoditas minyak di pasar tradisional beberapa waktu ke belakang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, Panutan harga minyak goreng masih menembus Rp 20 ribu per liter. "Minyak gorrng tidak langka, namun harganya mahal karena proses produksinya menggunakan CPO (crude palm oil) yang harganya di dunia juga sedang tinggi,” kata Panutan dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Januari 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun harga minyak goreng kemasan di beberapa pasar di Jakarta berkisar Rp 20-21 ribu per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah lebih murah, yakni berpusar Rp 19-20 ribu per liter.
Sementara itu harga minyak goreng kemasan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per 11 Januari berada di rentang Rp20.400-20.900 per liter. Di situs yang sama, harga minyak curah per liter secara nasional rata-rata Rp 18.700 per liter.
Panutan mengklaim pedagang eceran di Pasar Induk Kramat Jati mengalami penurunan penjualan karena harga minyak goreng tinggi.
Untuk mengatasi tingginya harga minyak, Panutan mengatakan pemerintah mematangkan rencana untuk menyediakan minyak goreng subsidi dengan kemasan sederhana sebanyak 1,2 miliar liter.
Dalam waktu enam bulan ke depan, minyak goreng kemasan sederhana akan dijual seharga Rp 14 ribu per liter. Pemerintah memperkirakan kebutuhan biaya untuk menutup selisih harga sebesar Rp 3,6 triliun dan bakal bersumber dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS).
"Presiden telah menugaskan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mempercepat implementasi dari kebijakan ini," kata dia.
Walau begitu, Panutan berpendapat pemerintah harus melibatkan semua jaringan pasar agar operadi pssar efektif.
“Program subsidi juga harus dikelola, pemerintah akan mengidentifikasi pengecer hingga konsumen atau mungkin buat sistem seperti kartu konsumen," ucapnya.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Foto 
