Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah terus berkoordinasi untuk memastikan belanja produk dalam negeri (PDN) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terserap secara optimal. Saat ini, pemerintah menargetkan jumlah produk lokal yang tayang di e-katalog elektronik bertambah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jumlah produk yang tayang pada katalog elektronik mencapai 340.342 produk dan sesuai arahan Bapak Presiden (Joko Widodo), akan bisa mencapai satu juta produk pada akhir 2022,” ucap Luhut saat menghadiri Pengarahan Presiden RI dan Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center, Selasa malam, 24 Mei 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah meluncurkan e-katalog pada 24 Maret lalu. Seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah pun diwajibkan berbelanja untuk pengadaan barang menggunakan sistem tersebut untuk meningkatkan belanja lokal.
Luhut berujar, per 23 Mei 2022, belanja terhadap produk dalam negeri sudah terealisasi Rp 109,3 triliun. Sedangkan dalam rencana umum pengadaan melalui penyedia, kebutuhan belanja produk lokal dianggarkan r Rp 586 triliun.
“Kami terus mempercepat realisasi belanja PDN sesuai arahan Bapak Presiden,” kata Luhut.
Luhut juga melaporkan bahwa saat ini pihaknya telah mengkoordinasikan adanya perubahan signifikan dan besar-besaran pada sistem belanja negara, termasuk di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut dia, pemerintah mengawal sehingga terjadi pemangkasan tahapan birokrasi pada sistem katalog elektronik.
“(Dipangkas dari 8 tahap menjadi 2 tahap untuk e-katalog nasional dan dari 9 tahap menjadi 2 tahap untuk e-katalog lokal,” ucap Luhut.
Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara yang sama mewanti-wanti kementrian/lembaga hingga kepala daerah tidak membelanjakan APBN sebesar Rp 2.714,2 triliun dan APBD sebesar Rp 1.197,2 triliun untuk produk luar negeri. Jokowi mengingatkan uang tersebut harus dibelanjakan untuk produk lokal.
"Karena ini uang rakyat, APBD, APBN, di BUMN, ini uang rakyat. Ya jangan dong kita belikan barang-barang impor. Keleru sekali kalau kita melakukan itu," kata Jokowi.
Jokowi berujar bakal mengawasi kementrian/lembaga dan para kepala daerah dalam penggunaan APBN serta APBD tersebut. Ia juga bakal mengadakan pertemuan secara rutin setiap 2-3 bulan dengan para kepala daerah dan menteri untuk melakukan evaluasi penggunaan dana itu.
"Agar kita memiliki pemikiran yang sama. Saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekda, yang paling penting sekarang bagaimana produk lokal unggulan masuk dalam e-katalog lokal. Segera!" ujar Jokowi.
Jokowi menerangkan, sampai saat ini hanya 46 pemerintah daerah dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi yang sudah memiliki e-katalog lokal. Dia meminta agar daerah lain menyusul sehingga pembelanjaan APBN dan APBD dapat digunakan untuk produk dalam negeri.
M. JULNIS FIRMANSYAH
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
