Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan susu untuk program ini bakal bergantung pada impor. Pasalnya, produksi domestik tak mencukupi.
Tahun lalu, jumlah produksi susu domestik bahkan hanya 837 ribu ton atau sekitar 20 persen dari total kebutuhan susu nasional yang mencapai 4,4 juta ton. Sisanya disuplai dari impor.
Jika program ini dimulai dari 20 juta siswa, kebutuhan susu ada kemungkinan dipenuhi dari impor kombinasi susu segar dan susu bubuk.
TEPUK tangan dan yel-yel diserukan dengan penuh semangat oleh puluhan siswa salah satu kelas di Sekolah Dasar Negeri Kleco 1 Solo, Jawa Tengah, pada Kamis, 19 September 2024. Mereka menyambut kedatangan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto. Kehadiran mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tersebut di SDN Kleco 1 Solo pada hari itu bertujuan meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Para siswa duduk di kelas dengan tertib. Di hadapan setiap siswa, ada satu kotak makanan berisi nasi, ayam goreng, sayur capcai, dan jeruk. Selain itu, ada susu kotak putih. Wiranto mempersilakan mereka menyantap makanan yang sudah disiapkan. Salah satu siswa memberi aba-aba untuk berdoa sebelum makan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Makan bergizi gratis rencananya dijalankan presiden terpilih Prabowo Subianto mulai tahun depan. Wiranto mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan susu untuk program ini bakal bergantung pada impor. Pasalnya, produksi domestik tak mencukupi.
Tahun lalu, jumlah produksi susu domestik bahkan hanya 837 ribu ton atau sekitar 20 persen dari total kebutuhan susu nasional yang mencapai 4,4 juta ton. Sisanya disuplai dari impor. Saat ini pun Badan Pusat Statistik mencatat jumlah impor susu terus meningkat. Pada Agustus 2024, terjadi kenaikan signifikan impor susu sebesar 21,12 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Sebelumnya, Prabowo membenarkan bahwa kemampuan produksi susu dalam negeri sulit untuk memenuhi kebutuhan program susu gratis. Ketua Umum Partai Gerindra itu berniat mengimpor sapi perah untuk memenuhi kekurangan pasokan susu ini. "Jadi kami mungkin harus mengimpor 1 juta atau 1,5 juta sapi dalam tiga tahun."
Adapun program makan bergizi gratis akan dimulai pada 2 Januari 2025. Program tersebut akan dikelola Badan Gizi Nasional. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tak menampik fakta bahwa pelaksanaan program ini nantinya masih bergantung pada impor. Ia berujar, Badan Gizi Nasional bertugas merumuskan kebutuhannya. Namun keputusan impor menjadi kebijakan Kementerian Pertanian.
Pada 13 September 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Brasil Carlos Favaro di Chapada Dos Guimarães. Pertemuan ini menghasilkan nota kesepahaman (MoU) antara PT Asiabeef Biofarm Indonesia dan Agropecuaria 31 untuk investasi pengembangan 100 ribu ekor sapi perah Brasil di Indonesia dengan nilai investasi Rp 4,5 triliun. Dia berharap kerja sama ini dapat mengurangi ketergantungan pada impor.
Belakangan, Amran juga mengajak para peternak mendukung program susu gratis. Pada 20 September 2024, dia mendorong Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia berkomitmen penuh untuk menyediakan produk susu buat program tersebut.
Sejumlah siswa mendapat susu sapi murni gratis dalam uji coba gerakan minum susu di SD Negeri 1 Sudagaran, Banyumas, Jawa Tengah, Agustus 2024. ANTARA/Idhad Zakaria
Dari target 82,9 juta siswa, program susu gratis pada 2025 akan dimulai secara bertahap dengan jumlah penerima 20 persen atau 16,58 juta siswa. Dengan demikian, kebutuhan untuk program susu gratis pada tahun pertama nanti mencapai 733.768 ton atau 765,46 juta liter. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah harus menyediakan dana sekitar Rp 35,8 triliun untuk mengimpor susu.
Anggota Tim Pakar Percepatan Produksi Daging, Susu, dan Telur Kementerian Pertanian, Epi Taufik, mengatakan produksi susu domestik masih minim. Karena itu, ada kemungkinan jumlah penerima program makan bergizi gratis tidak langsung sesuai dengan target atau sebanyak 82,9 juta siswa.
Terlebih, alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 untuk Badan Gizi Nasional baru Rp 71 triliun dari kebutuhan sekitar Rp 500 triliun. Jika program ini dimulai dari 20 juta siswa, tutur Epi, kebutuhan susu ada kemungkinan dipenuhi dari impor kombinasi susu segar dan susu bubuk.
Kalaupun pemerintah memutuskan mengimpor sapi perah, dosen Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor itu menilai pemerintah masih membutuhkan impor susu. Impor sapi perah pun hanya memungkinkan jika dilakukan secara bertahap.
Menurut Epi, saat ini investor sudah mulai membangun kandang atau peternakan sapi perah. "Mereka siap mengimpor sapi perah secara bertahap," ucapnya kepada Tempo, Selasa, 24 September 2024. Dia berujar, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah mengidentifikasi semua lahan yang dapat dijadikan peternakan sapi perah dan sapi pedaging.
Epi menyatakan sudah ada beberapa investor dari dalam dan luar negeri yang berkomitmen membuat peternakan sapi perah di Indonesia untuk meningkatkan produksi susu. Dia mencatat komitmen investor di Kementerian Pertanian sekitar 1 juta ekor dalam lima tahun pada 2024-2029. Impor sapi perah ini akan dilakukan secara bertahap.
Menurut data Kementerian Pertanian, jumlah sapi perah dari tahun ke tahun terus menurun. Pada 2021, jumlah sapi perah sebanyak 582.169 ekor. Pada tahun berikutnya, jumlahnya turun drastis menjadi 507.075 ekor.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan tim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah secara intensif membahas program makan bergizi dan susu gratis, termasuk berdiskusi dengan pelaku usaha. "Sudah ada pengusaha yang mengantisipasi ini (kekurangan stok susu), tapi belum banyak," katanya kepada Tempo, Senin, 23 September 2024.
Bahkan 2.000 sapi sudah diimpor ke Surabaya, Jawa Timur, untuk program ini. Selain Surabaya, Zulkifli mengungkapkan, wilayah yang sedang disiapkan untuk lahan peternakan sapi perah ini adalah Jawa Barat dan Lampung.
Adapun Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) pada tahun anggaran 2025 telah mendapatkan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 2,1 triliun untuk pengembangan dan peningkatan produksi sapi perah sebanyak 23.871 ekor dan sapi potong 12.959 ekor.
"Kami telah mengajak dan mendorong investor di bidang peternakan untuk melakukan penambahan populasi sapi perah," ujar Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Tri Melasari kepada Tempo, Rabu, 25 September 2024. Kementerian Pertanian akan mengimpor sebanyak 1 juta ekor sapi dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Meksiko.
Selain itu, Tri menyatakan bakal memberikan dukungan regulasi untuk mempercepat susu untuk program ini. Ada sepuluh langkah yang disiapkan, mulai dari koordinasi soal ketersediaan lahan peternakan, dukungan infrastruktur, pemberian insentif fiskal, serta kemudahan perizinan usaha dan akses pembiayaan untuk peternak susu perah nantinya
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Andry Satrio Nugroho, mewanti-wanti potensi ketergantungan impor susu karena program ini. Ia menuturkan pemenuhan produksi dalam negeri untuk kebutuhan susu per kapita Indonesia masih cukup rendah. Selain itu, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) mengakibatkan penurunan produksi susu sekitar 10 persen.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Septhia Ryanthie dari Solo berkontribusi dalam penulisan artikel ini.