Masih Berproses, Nusron Wahid Bakal Batalkan Seluruh Sertifikat Pagar Laut Tangerang

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pembatalan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di pagar laut Tangerang, Banten, terus berproses. Nusron mengatakan seluruh sertifikat di atas laut akan dibatakan, tetapi butuh proses dan waktu. Ia berujar, ada serangkaian prosedur pembatalan yang harus dilalui.

“Tidak gampang, karena setiap pembatalan itu berpotensi di-challenge di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” kata NusronWahid di Kementerian ATR/BPN pada Rabu, 5 Februari 2025. “Yang penting ending-nya semua sertifikat di luar garis pantai dibatalkan.”

Sejauh ini, Kementerian ATR/BPN baru membatalkan 50 sertifikat yang diterbitkan di wilayah Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang. Adapun secara total di pagar laut Tangerang, terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB dan 17 SHM.

Nusron Wahid memastikan kementeriannya akan terus bergerak menyelesaikan persoalan ini. Namun, ia tidak memiliki target perkara ini rampung seluruhnya. Ia hanya menyatakan akan berusaha secepatnya.

“Kami yang penting kuat tapi cepat,” kata Nusron Wahid. “Kalau cepat-cepat tapi tidak prudent, ada proses yang dilampaui, nanti malah kami kalah di pengadilan, repot.”

Adapun sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada 30 Januari 2025, Nusron Wahid mengatakan pembatalan sertifikat akan dilakukan bagi penerbitan sertifikat yang proses pembuktian yuridisnya tidak betul. Kemudian, pembatalan hak atas tanah yang secara prosedural tidak benar. “Ketiga, pembatalan hak atas tanah yang bisa jadi yuridisnya betuk, prosedurnya betul, tetapi fakta material saat ini tidak ada,” kata Nusron Wahid.

Pilihan Editor: Transformasi Program Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Siapkan Satgas Penyelesaian Persoalan Lahan