Menteri Perdagangan Buka Peluang Revisi Aturan yang Memicu PHK

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso angkat bicara soal peluang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang disebut-sebut sebagai sumber masalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Peraturan itu merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Nomor 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Budi mengatakan kementeriannya tengah mengevaluasi semua kebijakan, termasuk Permendag 8/2024 itu. "Kemarin berapa kali kami rapat dengan seluruh stakeholder. Kalau harus kami ubah maka akan kami ubah," kata dia seusai memaparkan Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2024 di Jakarta Pusat, Senin, 6 Desember 2024.

Budi belum memberikan kepastian soal peluang merevisi aturan tersebut. Menurut dia, apa pun akan ia ubah jika hasil telaahnya buruk, termasuk Permendag yang dianggap sumber masalah PHK itu. "Kami sedang diskusi terus," ucapnya. 

Permendag 8/2024 menghilangkan peraturan teknis impor pakaian jadi. Akibatnya, para importir makin mudah mendatangkan pakaian dari luar negeri. Para pengusaha tekstil lokal menilai penghapusan ketentuan itu merugikan industri tekstil dalam negeri.  

Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan setidaknya ada 60 perusahaan dari sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang akan memecat pegawainya. Ia mendapatkan kabar tersebut setelah berdiskusi dengan para pekerja.