Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Menteri Susi: Mari Perangi Mafia Perikanan Laut Indonesia

Menteri Susi Pudjiastuti mengajak masyarakat Aceh berperang melawan mafia pencuri kekayaan laut Indonesia.

17 Oktober 2017 | 11.44 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengobrol bersama para nelayan yang ada di Pulau Sabang Mawang Barat, Natuna, 7 Agustus 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
Perbesar
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengobrol bersama para nelayan yang ada di Pulau Sabang Mawang Barat, Natuna, 7 Agustus 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Banda Aceh - Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti  memberikan kuliah umum di hadapan seribuan peserta simposium nasional dan expo perikanan dan kelautan di Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Senin, 16 Oktober 2017.

Menteri Susi mengajak semua pemangku kebijakan dan masyarakat mendukung setiap kebijakan yang dia keluarkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. “Dengan selemah-lemah kemampuan, saya sudah berbuat sekuat tenaga untuk melawan mafia perikanan," katanya.

Baca juga: Begini Cara Menteri Susi Pudjiastuti Membuang Stres di Natuna

Menurut dia, mafia perikanan selama ini banyak mengeruk potensi ekonomi di laut Indonesia demi kepentingan pribadi dan asing. "Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat kelautan di Aceh, sehingga masyarakat Indonesia benar-benar berdaulat atas kekayaan alam yang dimiliki,” ujar Susi.

Dalam kesempatan itu, Susi juga mendukung rencana Gubernur Aceh membeli sejumlah pesawat terbang ringan yang akan digunakan dalam patroli laut. “Sangat bagus. Pesawat akan sangat efektif dan efisien mengawal laut Aceh dari praktik illegal fishing yang dilakukan kapal asing."

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf berencana membeli pesawat ringan untuk melakukan patroli laut dan hutan. Namun hal ini menuai pro-kontra dan ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Irwandi akan mengajukan kembali pengadaan pesawat patroli itu dalam anggaran tahun 2018.

“Kami akan memberi penjelasan lebih detail kepada pihak legislatif, sehingga tidak terjadi salah persepsi biaya pengadaan dan perawatan pesawat ini. Yang pasti akan jauh lebih hemat,” tutur Irwandi, beberapa waktu lalu.

Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam konferensi pers 100 hari kerja pasangan Irwandi-Nova pada 13 Oktober 2017, menyatakan akan menjelaskan kembali kepada DPRA mengenai pengadaan pesawat ringan untuk patroli laut dan hutan Aceh. “Kami akan memberi penjelasan sedetail-detailnya kepada teman-teman di DPRA bahwa dengan mengeluarkan dana sebesar Rp10 miliar, kita akan mampu menjaga dan mengawal potensi perikanan Aceh yang mencapai triliunan rupiah. Tentu ini bukan pemborosan,” kata Nova.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

"Pergerakan pesawat tentu akan jauh lebih cepat dan jangkauannya akan jauh lebih luas jika dibandingkan dengan kapal laut,” kata Susi Pudjiastuti .

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus