Momen

BBM Bersubsidi
Alokasi Kuota Tidak Ditambah

Pemerintah menutup kemungkinan penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi setelah PT Pertamina menormalkan kembali pasokan Premium dan solar bersubsidi dua pekan lalu. Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan pengajuan penambahan kuota hanya bisa dilakukan setelah melampaui 46 juta kiloliter. "Harus ada bukti bahwa kuota habis," katanya Rabu pekan lalu.

Chatib mengatakan perubahan besaran subsidi hanya bisa dilakukan bila menyangkut perubahan kurs rupiah terhadap dolar dan harga minyak mentah Indonesia. Namun persoalannya bukan lagi pada ketersediaan anggaran bila ada penambahan kuota. "Isunya lebih pada volume yang dipatok di undang-undang," ujarnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan kewenangan Pertamina adalah menjaga BBM bersubsidi agar tidak melebihi kuota yang sudah ditetapkan. "Posisi pemerintah tetap 46 juta kiloliter, silakan Pertamina kendalikan," katanya. "Tidak ada ceritanya tambah 1,3 atau 1,5 juta kiloliter."

Senior Vice President Fuel Marketing and DistributionPertamina Suhartoko mengatakan Pertamina akan menyalurkan BBM bersubsidi tanpa pemangkasan jatah ke pompa bensin. Berdasarkan hitungan Pertamina, bila pemangkasan tidak dijalankan, kuota BBM bersubsidi perlu tambahan 1,3 juta kiloliter lagi agar cukup hingga akhir tahun. "Kalau tidak ada penambahan kuota, ya, akan kami jual yang nonsubsidi." l

Kuota BBM Bersubsidi	46 Juta kiloliter
Potensi penambahan kuota	1,3 juta kiloliter
Penambahan anggaran	Rp 8 triliun
Premium subsidi habis	20 Desember 2014
Solar Subsidi habis	Awal Desember 2014

Survei
Indeks Daya Saing Indonesia Membaik

Forum Ekonomi Dunia (WEF) mengumumkan daya saing Indonesia naik empat peringkat dari ke-38 pada 2013 menjadi ke-34. Survei dilakukan di 144 negara. Sebelumnya, pada 2012, daya saing Indonesia berada di urutan ke-50. Nilai rata-rata daya saing Indonesia melampaui negara berkembang di kawasan Asia, tapi masih di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan hasil survei itu menunjukkan daya saing Indonesia semakin baik. "Daya saing ini tidak ada kaitannya dengan fluktuasi indeks saham, tapi berkaitan dengan infrastruktur," katanya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana menambahkan, hasil itu merupakan pertanda bahwa pemerintah berhasil meningkatkan kepercayaan investor.

Media Sosial
Twitter Ikut Mendata Banjir Jakarta

Penyedia layanan microblogging terbesar, Twitter Inc, akan turun tangan menggarap sistem pendataan untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Kepala Komunikasi Korporat Twitter untuk Wilayah Asia-Pasifik, Dickson Seow, mengatakan proyek itu merupakan hasil kerja sama dengan Wollongong University, Australia.

Caranya, masyarakat tinggal mengirim tweet berisi informasi banjir dengan menggunakan tanda pagar (hashtag) #petajakarta dan hasilnya akan dipindai oleh sistem pemetaan yang tengah dirancang. "Dari data itu, daerah yang perlu bantuan bisa diketahui," ujar Seow. Celotehan tersebut kemudian digunakan pemerintah, dan masyarakat memperkirakan daerah yang akan terkena banjir.

BUMN
Pelindo II Bangun Dermaga Kapal Pesiar

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan membangun terminal kapal pesiar dan kawasan marina di kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Rencana ini dituangkan dalam nota kesepahaman antara Pelindo II dan PT Jababeka Tbk, selaku pengembang kawasan Tanjung Lesung. "Sekarang ini hanya Singapura yang memiliki kawasan marina dan cruise terminal," kata Direktur Utama Pelindo II R.J. Lino, Selasa pekan lalu.

Nantinya dermaga kapal sepanjang 300 meter akan mampu menampung kapal pesiar besar. Direktur Utama PT Jababeka S.D. Darmono mengatakan nilai investasi proyek yang akan dikerjakan enam bulan lagi itu mencapai Rp 588 miliar. Menurut dia, kawasan marina direncanakan bisa menampung 600 kapal serta akan dilengkapi hotel bintang lima, ratusan vila, dan pusat belanja.

Pertambangan
Renegosiasi Kontrak Newmont Rampung

Pemerintah merampungkan pembahasan enam poin renegosiasi dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi, R. Sukhyar, nota kesepahaman renegosiasi itu sudah bisa diteken. "Prinsipnya kami sudah mencapai kesepakatan," katanya Rabu pekan lalu.

Newmont sempat mendaftarkan gugatan terhadap Indonesia di lembaga arbitrase internasional karena menolak kewajiban membangun smelter. Sukhyar mengatakan, secara prinsip, Newmont sudah menyepakati enam poin renegosiasi. Salah satunya peningkatan royalti emas sebesar 3,75 persen, tembaga 4 persen, dan perak 3,25 persen. Prinsip lain, seperti luas wilayah, juga sudah direalisasi oleh Newmont, dari semula sekitar 87 ribu hektare menjadi 66.422 hektare.

Transportasi
Sistem Jalan Berbayar Dimulai Akhir 2015

Kementerian Perhubungan menargetkan penggunaan sistem teknologi jalan berbayar (electronic road pricing) dimulai akhir 2015. Untuk langkah awal, sistem ini akan diterapkan di Jakarta dan Surabaya. "Selama dua bulan ini telah dilakukan uji coba terhadap sekitar 50 kendaraan," kata Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan, Rabu pekan lalu.

Uji coba di Jakarta telah dilakukan di beberapa titik, antara lain di kawasan Sudirman, Thamrin, dan sebagian kawasan H R. Rasuna Said. Selanjutnya penggunaan teknologi ini secara bertahap akan dilanjutkan ke daerah lain, seperti Medan, Bandung, dan Makassar. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan Elly Sinaga menyatakan penerapan bisa mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum.