Momen

Penerbangan
Merpati Minta Dana Restrukturisasi

PT Merpati Nusantara Airlines meminta dana restrukturisasi dan revitalisasi Rp 400 miliar kepada Kementerian Keuangan agar bisa beroperasi kembali. Menurut Direktur Utama Merpati Asep Eka Nugraha, dana tersebut dialokasikan antara lain untuk membayar tunggakan gaji pegawai dan pengembalian (refund) tiket pesawat. "Kami berharap pemegang saham bisa mencairkannya lebih cepat," katanya.

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menentukan pencairan dana restrukturisasi dan revitalisasi Merpati. Skenarionya, PPA akan membeli sebagian saham dua anak usaha Merpati, yakni Merpati Maintenance Facility dan Merpati Training Center.

Merpati terus merugi dan harus menanggung utang hingga Rp 7,29 triliun per Oktober 2013. Dalam auditnya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakcermatan dalam merencanakan jumlah pesawat yang siap beroperasi dan kebutuhan suku cadang.

BUMN
Laba 2014 Ditargetkan Naik

Kementerian Badan Usaha Milik Negara menargetkan laba bersih 137 perusahaan pelat merah tahun ini mencapai Rp 173,6 triliun, naik 15,2 persen dibanding 2013—sebesar Rp 150,7 triliun. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan laba banyak disumbangkan bank negara. "Kontribusinya masih paling besar," ujarnya Rabu pekan lalu.

Tahun lalu, laba dari empat bank pelat merah, yaitu PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Bank Tabungan Negara, mencapai Rp 50,15 triliun. BRI menjadi penyumbang terbesar dengan laba Rp 21,3 triliun atau sekitar 42,5 persen dari total laba bank pemerintah.

Menurut Dahlan, laba BUMN juga akan disokong cemerlangnya kinerja perusahaan perkebunan, terutama di sektor sawit. Perusahaan pertambangan yang tak terkena kebijakan larangan ekspor mineral, seperti PT Timah, juga memberi sumbangan laba.

Tahun lalu, beberapa perusahaan mencatatkan kerugian. Misalnya, PT PLN merugi Rp 29,6 triliun dan PT Krakatau Steel US$ 13,9 juta (sekitar Rp 160 miliar). Selain itu, laba PT Garuda Indonesia anjlok 90 persen menjadi US$ 11,2 juta (sekitar Rp 129 miliar).

Anggaran
Proyek Infrastruktur Rp 4,52 Triliun Ditunda

LANGKAH pemerintah memangkas anggaran belanja berdampak penundaan sejumlah proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum. Pada tahun ini, 1.891 paket proyek senilai Rp 4,52 triliun akan ditunda pengerjaannya.

Secara keseluruhan, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang dikurangi mencapai Rp 22,74 triliun dari total pemotongan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 100 triliun. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, upaya ini untuk menjaga defisit anggaran tidak melebihi target yang sudah ditetapkan, yakni 2,5 persen terhadap produk domestik bruto. "Harus ada yang dikurangi, kecuali anggaran subsidi diturunkan," katanya Senin pekan lalu.

Namun Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyebutkan hanya mampu menghemat anggaran Rp 10,2 triliun. Bila anggaran dipangkas lebih dari itu, bisa timbul masalah. "Sebab, kami tidak mungkin menghentikan proyek yang sudah diteken," ujarnya.

Transportasi
Jumlah Pemudik Diperkirakan 18,25 Juta

Kementerian Perhubungan memprediksi sebanyak 18,25 juta orang akan melakukan perjalanan pulang kampung pada Ramadan tahun ini. "Naik 3,86 persen dibanding tahun lalu," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Julius Adravida Barata, Selasa pekan lalu.

Selain itu, bakal ada 1,789 juta mobil pribadi yang digunakan dalam perjalanan pada masa mudik tahun ini. Jumlah ini naik 5,61 persen dibanding tahun lalu—sebanyak 1,694 juta unit. Pemakaian sepeda motor juga diprediksi naik 4,3 persen menjadi 2,371 juta dari 2,273 juta.

Menurut Barata, puncak mudik akan terjadi pada H-3 Lebaran atau 25 Juli 2014. Namun, bila tunjangan hari raya dibayarkan lebih cepat, yaitu pada 18 Juli, ada kemungkinan pergerakan pemudik juga lebih maju, yaitu mulai 21 Juli 2014. Untuk menekan penumpukan kendaraan di jalan, Kementerian Perhubungan kembali mengadakan mudik sepeda motor dengan kereta api, truk, dan kapal laut. l

Petrokimia
Pabrik Oleokimia Unilever Segera Beroperasi

Pabrik oleokimia PT Unilever Oleochemical Indonesia akan beroperasi akhir tahun ini. Direktur Hubungan Eksternal PT Unilever Indonesia Tbk Sancoyo Antarikso mengatakan pembangunan pabrik yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Simalungun, Sumatera Utara, sudah mencapai 50 persen.

Pabrik berkapasitas 143 ribu ton per tahun yang dibangun di atas lahan 18 hektare itu akan memproduksi kimia nabati, antara lain fatty acid, surfactant, soap noodles, dan glycerine. Sebelumnya, perusahaan menargetkan pabrik bisa beroperasi pada Oktober 2014, tapi target itu tampaknya sulit terkejar.

Pembangunan pabrik, menurut Sancoyo, mempertimbangkan besarnya konsumen Unilever di Indonesia, yang mencapai 60 persen. "Selain karena ketersediaan bahan baku utama yang melimpah, yaitu minyak kelapa sawit," ujarnya Selasa pekan lalu.

Presiden Direktur Unilever Indonesia Maurits Lalisang menjelaskan, 20 persen produk pabrik itu akan digunakan untuk memasok kebutuhan Unilever Indonesia dan 80 persen diekspor untuk Unilever di seluruh dunia. Unilever menggelontorkan investasi sekitar Rp 1,5 triliun yang bersumber dari kas internal untuk pabrik yang dibangun sejak April 2013 itu.

Pertambangan
Newmont Berhenti Berproduksi

PT Newmont Nusa Tenggara menghentikan kegiatan pengolahan dan produksi konsentrat tembaga di tambang Batu Hijau, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Menurut juru bicara Newmont, Rubi Waprasa Purnomo, penghentian ini dilakukan karena fasilitas penyimpanan konsentrat tembaga sudah penuh.

Penumpukan konsentrat tembaga ini akibat kebijakan pemerintah yang melarang ekspor konsentrat mentah sejak Januari lalu. Rubi mengatakan pengoperasian kembali tambang Batu Hijau masih menunggu keputusan pemerintah tentang izin ekspor. "Newmont terus berupaya mendapatkan kejelasan dari pemerintah," ujarnya Selasa pekan lalu.

Gudang konsentrat Newmont memiliki kapasitas tampung hingga 80 ribu ton. Hingga kini, Newmont belum memutuskan membangun fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri. Rubi mengatakan pembangunan smelter tidak layak dari sisi ekonomi.

Kontrak Karya
Renegosiasi Kontrak Pertambangan Freeport Alot

Renegosiasi kontrak karya antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia belum mencapai kata sepakat. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan proses renegosiasi berjalan alot. "Ada beberapa poin yang masih difinalisasi," ujarnya setelah bertemu dengan Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard C. Adkerson, Rabu pekan lalu.

Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengatakan hampir semua poin telah rampung dibahas, termasuk relaksasi tarif bea keluar. "Freeport tinggal menyempurnakan wording. Tadi hanya courtesy call," katanya.

Chairul mengatakan akan membawa hasil pembicaraannya dengan Adkerson kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Diharapkan akan segera selesai untuk dilaporkan ke sidang kabinet terbatas," ucapnya. "Kami menunggu arahan berikutnya dari presiden."

Ada enam poin dalam renegosiasi itu, yakni pembangunan smelter, pengurangan luas lahan tambang, kenaikan royalti, divestasi, penggunaan barang dan jasa dalam negeri, serta perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan.