Momen

Telekomunikasi
Ancaman Tambahan Pajak BlackBerry

PEMERINTAH menjajaki penambahan pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kepada produk BlackBerry. Disinsentif pajak diusulkan lantaran produsen telepon pintar itu, Research In Motion (RIM), tak kunjung membuat pabrik di Indonesia.

Menteri Perindustrian Muhammad Sulaiman Hidayat mengatakan disinsentif akan dikenakan kepada produk impor yang memiliki konsumen besar di Indonesia tapi tidak memiliki basis produksi. RIM dinilai hanya memanfaatkan Indonesia sebagai pasar. Alih-alih membangun pabrik di Tanah Air, produsen asal Kanada itu malah membangun pabrik di Malaysia. "Padahal pangsa pasar RIM di Indonesia jauh lebih tinggi," ujarnya di Jakarta, Senin pekan lalu. Kekecewaan karena RIM membangun pabrik di negeri jiran sebelumnya sudah dilontarkan Kepala Badan Penanaman Modal Gita Wirjawan.

Disinsentif juga akan dikenakan pada produk panel matahari asal Jerman, Bosch. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, tarif pengenaan PPnBM paling rendah 10 persen dan paling tinggi 75 persen. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa belum setuju pengenaan disinsentif itu. "Jangan terlalu reaktif," ujarnya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Chris Kanter meminta pemerintah berhati-hati menerapkan rencana itu lantaran berlawanan dengan kesepakatan dagang.

Peternakan
Penurunan Bea Masuk Susu

KEMENTERIAN Pertanian menolak rencana penurunan bea masuk susu impor dari lima persen menjadi nol persen. Menurut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Prabowo Respatyo Caturroso, kementeriannya telah mendengar rencana penurunan bea masuk dari Kementerian Perdagangan.

Begitu mendapat informasi itu, jajaran Kementerian Pertanian segera menggelar rapat pimpinan. Hasilnya, Kementerian Pertanian menginginkan bea masuk lima persen dipertahankan. "Penurunan bea masuk berpotensi menjatuhkan harga susu di tingkat peternak sapi perah," kata Prabowo di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Namun, bila ternyata bea masuk susu impor benar-benar diturunkan, Kementerian Pertanian akan mewajibkan importir menyerap susu sapi peternak lokal dalam jumlah tertentu. Sebelum mendatangkan susu impor itu, importir harus menyerahkan bukti serap kepada Kementerian Pertanian. "Dengan kebijakan penyerapan ini, peternak sapi perah akan semakin bersemangat meningkatkan produksi," ujar dia.

Dewan Persusuan Nasional juga menolak rencana penurunan bea masuk itu, baik sebagai bahan baku maupun produk susu. "Kami heran mengapa rencana itu muncul," kata Ketua Dewan Persusuan Teguh Boediyana.

Otomotif
Toyota Tambah Investasi

TOYOTA Motor Corporation menambah investasi di Indonesia. Produsen otomotif asal Jepang ini berencana menjadikan Indonesia sebagai basis produksi mobil di kawasan Asia.

Presiden Toyota Motor Corporation Akio Toyoda mengatakan investasi itu diwujudkan dengan pembangunan pabrik baru senilai Rp 2,9 triliun di Karawang, Jawa Barat. "Ini bukti komitmen kuat kami kepada Indonesia," ujarnya setelah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Nantinya pabrik baru akan meningkatkan produksi mobil Toyota dari 110 ribu unit menjadi 200 ribu unit per tahun. Pabrik yang rencananya beroperasi pada 2013 itu akan membuat mobil Kijang Innova dan beberapa model baru.

Selain Toyota, beberapa produsen mobil lain, di antaranya Daihatsu, Suzuki, dan Nissan, menambah investasinya di Indonesia. Daihatsu membangun pabrik senilai Rp 2,1 triliun di Karawang Timur, Jawa Barat. Adapun Suzuki dan Nissan masing-masing membenamkan investasi senilai US$ 800 juta dan US$ 312,5 juta.

Ramainya investasi produsen mobil, kata Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi, sebagai bukti bisnis di Indonesia sangat prospektif.

Perminyakan
Produksi Minyak Seret

BADAN Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) kesulitan memenuhi target produksi minyak 945 ribu barel per hari, yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011. "Tak mudah mencapainya," ujar Wakil Kepala BP Migas Hardiono di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Hingga saat ini rata-rata produksi masih berada di angka 906 ribu barel per hari. Adapun rata-rata produksi September sebanyak 913 ribu barel per hari. Untuk menaikkan produksi, kata Hardiono, BP Migas telah meminta ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu meningkatkan produksi. Produksi Blok Cepu sekarang masih di kisaran 22 ribu barel per hari. Produksi tersebut diyakini masih bisa dioptimalkan hingga 30 ribu barel per hari.

Penurunan produksi minyak, kata Hardiono, salah satunya disebabkan oleh tingginya tingkat penghentian produksi tak terencana. Akibatnya, penurunan produksi cukup tinggi, mencapai 15 ribu barel per hari. Angka itu bahkan lebih tinggi ketimbang tahun lalu sebesar 14 ribu barel per hari. Agar produksi tak terjun bebas, BP Migas mendesak kontraktor melakukan perawatan sarana dan prasarana, minimal sebulan dua kali.

Kendati produksi minyak seret, pemerintah belum berpikir menaikkan harga bahan bakar minyak. "Terpenting bagaimana jatah BBM bersubsidi tidak jebol," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Energi
Krisis Listrik Sumatera

SEJUMLAH provinsi di Sumatera selama sepekan lalu gelap-gulita lantaran kekurangan pasokan listrik. Kepala Divisi Transmisi Indonesia Barat PT PLN (Persero) Yanuar Hakim mengatakan kekurangan pasokan mencapai 74,3 megawatt. Terbatasnya pasokan setrum terjadi antara lain gara-gara kenaikan beban 90 megawatt di Pulau Andalas itu. "Kenaikan beban terjadi setelah Lebaran," katanya kepada Tempo, Rabu pekan lalu.

Krisis listrik juga muncul karena pembangkit berkapasitas besar memasuki masa pemeliharaan yang tidak dapat ditunda. Misalnya beberapa pembangkit di Sumatera Selatan, seperti PLTGU Indralaya, PLTU Tarahan 4, dan PLTU Bukit Asam 4.

Dua pembangkit di Sumatera Utara juga sedang dalam pemeliharaan, yaitu PLTU Asahan 1 serta PLTU Belawan 2 dan 3. Pemeliharaan pembangkit diperkirakan berlangsung hingga pekan depan. PLN menjanjikan pasokan kembali normal dalam waktu singkat. Karena pasokan terbatas, PLN memutuskan pemadaman bergilir secara merata di wilayah Sumatera selama minimal dua jam.

Perdagangan
Tuduhan Dumping Lantai Kaca

EKSPOR lantai kaca (glass block) Indonesia ke Thailand terkena sanksi bea masuk tambahan setelah pemerintah Negeri Gajah Putih itu melakukan penyidikan dumping (banting harga) dan pengamanan perdagangan (safeguard). Bea tambahan yang dikenakan selama tiga tahun itu mencapai 29-35 persen.

Thailand telah menyelidiki tuduhan dumping lantai kaca produksi Indonesia sejak 2005 dan melakukan penyelidikan safeguard sejak 17 Desember 2010 atas permohonan Bangkok Crystal, produsen kaca negara itu. Thailand juga menuduh Taiwan, Cina, Amerika Serikat, dan Filipina melakukan praktek dumping.

Pemerintah Indonesia menyesalkan pengenaan sanksi itu lantaran belum ada bukti kuat industri Thailand merugi akibat pasokan lantai kaca Indonesia. "Tidak tampak hubungan kausal secara struktural sesuai dengan ketentuan safeguard," kata Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Ernawati di Jakarta, Senin pekan lalu.

Ekspor kaca blok Indonesia ke Thailand pada 2008 dan 2009 masing-masing mencapai US$ 500 ribu dan US$ 525 ribu, dengan pangsa pasar 13 persen. Tahun lalu ekspor blok kaca ke Thailand melonjak hingga US$ 2,52 juta dengan pangsa pasar 28,07 persen. Indonesia menjadi eksportir lantai kaca terbesar kedua di Thailand setelah Cina.

Kebijakan Ekonomi
Pemberian Stimulus Fiskal

PEMERINTAH menyiapkan paket stimulus fiskal untuk mengantisipasi dampak krisis di zona Eropa dan Amerika Serikat. Kebijakan ini akan diluncurkan pada semester pertama 2012.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan memburuknya kondisi global bisa merembet ke Indonesia. "Kami dalam posisi siaga," katanya dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis pekan lalu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang P.S. Brodjonegoro memperkirakan krisis kali ini bisa lebih berat ketimbang tiga tahun lalu, sehingga berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi dan memicu naiknya suku bunga. Dengan stimulus fiskal, diharapkan tercipta sumber pertumbuhan ekonomi domestik sehingga target pertumbuhan 6,7 persen tetap tercapai. "Kebijakan ini nantinya bisa berupa penggelontoran dana atau paket kebijakan fiskal," ujarnya.