Momen

Pertamina
Rencana Akuisisi Medco Ditolak

AMBISI PT Pertamina mengakuisisi PT Medco Energi Internasional tampaknya akan terganjal. Kamis malam pekan lalu, Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana Pertamina membeli sekitar 51 persen saham Encore International Limited, perusahaan milik keluarga pengusaha Arifin Panigoro, pengendali Medco Energi.

Wakil Ketua Komisi Energi Effendy Simbolon mengatakan Pertamina lebih baik menggunakan dana pembelian saham untuk usaha eksplorasi minyak dan gas. Karena itu, ”Fraksi-fraksi menolak rencana akuisisi saham Medco itu.” Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Dito Ganundito, sependapat. ”Masih banyak sumber yang belum dieksplorasi,” katanya.

Penolakan ini muncul setelah 15 Oktober lalu, Pertamina menandatangani principle of agreement rencana pembelian 55 persen saham Encore. Eksekusi pembelian saham senilai US$ 700 juta (sekitar Rp 6,3 triliun) itu rencananya dilaksanakan akhir bulan ini untuk memperkuat penguasaan bisnis hulu Pertamina. Dengan akuisisi itu, Pertamina akan menjadi pemegang 27,9 persen saham Medco.

Pelaksana Harian Direktur Utama Pertamina Frederick Siahaan mengatakan manajemen Pertamina belum memutuskan rencana akuisisi Medco. ”Kami hanya melakukan uji kelayakan selama 30 hari, belum final sama sekali,” ujarnya.

Perbankan
Saham Baru BNI Rp 3.100

RAPAT umum pemegang saham luar biasa PT Bank Negara Indonesia, Selasa pekan lalu, menyetujui penjualan 3,37 miliar saham baru dengan harga Rp 3.100 per lembar. Saham baru itu akan dijual dalam proses penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dulu, alias rights issue.

Direktur Utama BNI Gatot Soewondo mengatakan, dengan harga tersebut, BNI akan mendapat tambahan modal Rp 10,4 triliun. Rasio modal ini pun akan meningkat menjadi 17 persen dari sebelumnya sekitar 11 persen. ”Tambahan modal akan digunakan untuk menyalurkan kredit, membangun infrastruktur, dan memperkuat modal anak perusahaan,” katanya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengatakan pemerintah tak akan mengambil jatah saham baru itu. Kementerian justru akan menjual haknya atas 2,47 miliar lembar saham BNI seharga Rp 3.400 per lembar. Pemerintah akan memperoleh keuntungan Rp 300 per lembar atau senilai Rp 740 miliar.

Organisasi Pengusaha
Politikus Dominasi Pengurus Kadin

PARA politikus mendominasi kepengurusan Kamar Dagang dan Industri periode 2010-2015. Dua di antaranya menempati posisi wakil ketua, antara lain politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, sebagai wakil ketua bidang hukum dan antarlembaga, serta Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas sebagai wakil ketua umum bidang promosi internasional, pariwisata, dan budaya.

Politikus lain yang duduk dalam kepengurusan Kadin, yakni tokoh Golkar, Fahmi Idris, sebagai ketua dewan penasihat, dan pendiri Partai Persatuan Daerah, Oesman Sapta, sebagai ketua dewan pertimbangan. Menurut Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto, susunan pengurus itu dibentuk oleh formatur Musyawarah Nasional Kadin ke-4. ”Susunannya ditetapkan 1 November lalu,” katanya, Kamis pekan lalu.

Suryo mengatakan ada beberapa pertimbangan dalam menyusun daftar pengurus, di antaranya masalah regenerasi. ”Perlu ada regenerasi, perlu mengajak yang muda-muda.” Tentang penunjukan Ibas, anak bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pernah menduduki posisi komite tetap bidang agrobisnis pada kepengurusan lama.

Pengamat ekonomi Ikhsan Modjo menilai di masa mendatang Kadin hanya akan menjadi alat kelompok tertentu. ”Bukan mewakili kepentingan bersama,” ujarnya.

Ekonomi Internasional
Giliran Irlandia Kena Krisis

BELITAN utang akhirnya membuat pemerintah Irlandia lempar handuk. Negeri tetangga Inggris ini menyusul Yunani terimbas krisis defisit anggaran. Irlandia terpaksa meminta bantuan dana dari Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional untuk menghindari meluasnya krisis. ”Otoritas Uni Eropa telah menyetujui permintaan ini,” kata Perdana Menteri Irlandia Brian Cowen, Senin pekan lalu.

Bantuan tersebut akan diberikan di bawah program yang disusun pemerintah Irlandia, Komisi Eropa, dan IMF. Namun nilai bailout itu belum dipastikan. ”Kami belum menghitungnya,” ujar Menteri Keuangan Irlandia Brian Lenihan.

Kantor berita Reuters menyebutkan nilai pinjaman mencapai 90 miliar euro, lebih rendah daripada bailout (dana talangan) Yunani 110 miliar euro. Irlandia membutuhkan dana sekitar 63 miliar euro untuk menutup defisit anggaran 15 miliar euro, atau US$ 20 miliar (sekitar Rp 185 triliun). Beban keuangan tersulit diderita sektor perbankan akibat kerugian investasi dan penarikan dana nasabah sejak 2008.

Bantuan ini menimbulkan masalah lain. Pemerintah Irlandia terpaksa menaikkan pajak sekitar 23 persen dan memotong upah minimum menjadi 7,65 euro sebagai syarat mendapat dana talangan tadi. Tujuan lainnya agar defisit anggaran terpangkas hingga 15 miliar euro. ”Rencana ini mengurangi standar hidup penduduk Irlandia,” kata Cowen.