OJK Terbitkan Izin Dana Investasi Infrastruktur

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan penerbitan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif (dinfra). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, mengatakan saat ini baru satu perusahaan manajer investasi, yakni PT Bowsprit Asset Management, yang akan menerbitkannya. "Sudah ada tiga (jenis dinfra)," kata Hoesen di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dinfra merupakan instrumen investasi yang baru diberlakukan di Indonesia. Otoritas sudah mengaturnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 52/POJK.04/2017 yang diterbitkan pada 20 Juli 2017.

Dalam instrumen dinfra, manajer investasi bisa menghimpun dana dari investor untuk diinvestasikan pada aset infrastruktur. Porsi investasi di aset infrastruktur minimal 51 persen dari nilai aktiva bersih (NAB). Sisanya, maksimal 49 persen bisa ditempatkan di instrumen pasar uang atau efek dalam negeri.

Direktur Investa Saran Mandiri, Hans Kwee, mengatakan secara umum skema dinfra tidak berbeda jauh dengan sekuritisasi aset. Ia berharap proyek yang ditawarkan nantinya bukan hanya properti, tapi juga infrastruktur. Menurut Hans, proyek yang cukup prospektif dijadikan underlying (jaminan) ialah jalan tol. "Jalan tol itu jelas dalam hal cash flow-nya," ucap Hans.

Lebih lanjut, dari situs Bowsprit Asset Management tercatat ada tiga jenis dinfra yang sudah didaftarkan ke OJK. Tempo berupaya meminta konfirmasi kepada Direktur Bowsprit Asset Management Angi Lim untuk menanyakan jenis dinfra mana saja yang sudah mendapat izin efektif dari OJK. Namun, hingga berita ditulis, ia tak memberikan respons.