Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pemerintah menugaskan Bulog untuk meneruskan operasi pasar maupun pelaksanaan rastra serta meningkatkan jumlah dan jangkauannya berdasarkan stok yg masih ada. Darmin menilai langkah itu juga untuk memulihkan harga pasar beras.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pelaksanaannya mulai sekarang, dan itu terus dilakukan sampai panen jumlahnya sudah mulai memenuhi kebutuhan," kata Darmin di gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.
Simak: Bulog Jaga Stok Beras 1 Juta Ton di Akhir Tahun
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, operasi pasar ini akan berlangsung hingga akhir Februari. Jika harga pasar telah pulih, pemerintah akan mengurangi atau menghentikan operasi pasar yang ada.
Darmin memastikan pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan impor beras hingga 500 ribu ton sesuai mandat Perpres Nomor 48 Tahun 2016 untuk stabilisasi harga beras, menjaga ketersediaan beras dan meningkatkan cadangan beras.
"Dengan demikian impor yang tadinya direncanakan akan didasarkan pada Permendag dialihkan dirubah menjadi impor beras melalui Bulog," ujarnya.
Darmin menuturkan impor akan dilaksanakan mulai hari ini sehingga bisa datang secepat mungkin secara bertahap. Darmin memperkirakan 20 kapal akan datang secara bertahap hingga pertengahan Februari.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan impor 500 ribu ton beras dilakukan untuk menambah stok Perum Bulog. Pasalnya, menurut Kalla, cadangan beras yang dimiliki Bulog tidak boleh kurang di angka 1 juta ton.
"Pemerintah tidak boleh mengambil risiko stok. Karena itu yang impor itu untuk menambah stok Bulog. Cadangan tidak boleh kurang daripada 1 juta ton," kata Kalla di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.
Cadangan beras Bulog saat ini berada di bawah 1 juta ton, yaitu sekitar 930 ribu ton. Meski panen beras bisa terjadi pada Januari, Februari, atau Maret, namun pemerintah tidak boleh mengambil risiko.
KARTIKA ANGGRAENI | AMIRULLAH
Foto 
