Penentuan Rute dan Operator Tol Laut Diperketat

JAKARTA – Pemerintah berupaya memperbaiki sejumlah kelemahan program tol laut seiring dengan penambahan trayek dan subsidinya pada 2020. Kepala Seksi Pelayaran Rakyat Sub-Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Dalam Negeri Kementerian Perhubungan, Hasan Sadili, mengatakan penentuan rute menjadi salah satu evaluasi utama. “Ada beberapa perubahan karena pelaksanaan di beberapa trayek berjalan kurang baik,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Meski belum merinci, Kementerian telah memastikan penambahan tiga trayek tol laut pada tahun depan. Adapun tahun ini terdapat 18 trayek yang ditangani perusahaan pelat merah dan tiga pengusaha swasta. Menurut Hasan, trayek baru akan lebih mengutamakan kecepatan pengiriman. Terdapat pula pertimbangan untuk memangkas rute persinggahan yang dianggap tak efektif dan memperlambat jadwal kedatangan kapal.

Hasan mengatakan lembaganya sudah menerima permohonan evaluasi rute dari sejumlah perwakilan pemerintah daerah, seperti dari Kota Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh; serta dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Tahun ini, kedua lokasi tersebut terdapat di rute pulang-pergi T-2 yang meliputi Padang-Sinabang-Gunung Sitoli-Mentawai. “Lebih banyak dibuat direct ke pelabuhan utama agar interval singgah kapal lebih singkat. Tapi dengan rute jauh begitu, biaya operasi kapal memang menjadi naik dua kali lipat,” tuturnya.

Pemerintah pun bakal memperketat penjaringan operator swasta dalam program tersebut. Terdapat tujuh rute tol laut yang akan dilelang untuk perusahaan swasta pada tahun depan, sementara sisanya dilakoni badan usaha milik negara, yaitu PT Pelni (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), serta PT Djakarta Lloyd (Persero). “Pembagiannya mulai dibahas pada Rabu pekan ini,” ujarnya. “Kami tak ingin sembarang memilih, harus yang punya track record bagus.”

Kementerian pun berencana menambah alokasi subsidi tol laut 2020 hingga Rp 439 miliar, dari tahun ini hanya sebesar Rp 222 miliar. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, mengatakan besaran anggaran tak menentukan keberhasilan program tersebut. “Kan itu untuk membawa muatan saja,” kata dia. “Soal realisasi, kita harus bicara soal pelaksanaan di sektor lain, misalnya dagang dan distribusi, harus lebih greget, dong,” ucapnya, Rabu lalu.