Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Penyerapan DAK Fisik 0 Persen, Sri Mulyani: Akibat Juklak-Juknis

Dana alokasi khusus (DAK) fisik belum terserap akibat juklak dan juknis belum selesai, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati..

27 Maret 2018 | 06.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. REUTERS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana alokasi khusus (DAK) fisik belum terserap hingga saat ini. Seharusnya, penyerapan DAK fisik per Februari sudah bisa mencapai 25 persen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sri Mulyani menuturkan, salah satu sebabnya adalah penerbitan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari kementerian dan lembaga belum dikeluarkan. Tanpa keduanya, anggaran tak akan bisa diserap.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Juklak dan juknis diharapkan bisa keluar sebelum tahun anggaran dimulai sehingga daerah tidak harus menunggu," kata Sri Mulyani di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018. 

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati, mengatakan DAK fisik belum terserap lantaran ada perubahan aturan penyaluran. Dulu DAK fisik diberikan langsung dari pusat.

Jadi terkadang terdapat daerah yang tak membutuhkan DAK fisik namun tetap mendapat anggaran. Selain itu, ada juga daerah yang membutuhkan DAK fisik yang besar namun hanya kebagian sedikit dan sebaliknya. 

Kini pemerintah daerah harus membuat proposal penyaluran DAK fisik melalui aplikasi. Programnya akan dievaluasi Ditjen Bina Bangda agar sesuai dengan program prioritas nasional dan disinkronkan dengan kementerian dan lembaga terkait. Diharapkan, kebutuhan masyarakat di daerah dapat terpenuhi dan sesuai dengan program pemerintah pusat. 

Diah menuturkan, transisi-transisi yang terjadi membuat kepala daerah semakin berhati-hati. Kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang banyak melalukan operasi tangkap tangan juga membuat mereka khawatir. "Tadi disampaikan bupati ada yang sangat berhati-hati karena banyak OTT. Jadi sangat berhati-hati memproses, terutama fisik ini kan disorot," ujarnya. 

Menurut Diah, khusus ketakutan kepala daerah soal OTT KPK akan menjadi evaluasi penyaluran DAK fisik. "Ini salah satu bagian dari elemen yang nanti dievaluasi, kenapa mereka takut kalau memang tidak ada apa-apa. Karena masyarakat di lapangan sudah sangat menunggu, kan," kata dia.

Vindry Florentin

Vindry Florentin

Lulus dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun 2015 dan bergabung dengan Tempo di tahun yang sama. Kini meliput isu seputar ekonomi dan bisnis. Salah satu host siniar Jelasin Dong! di YouTube Tempodotco

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus