Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana alokasi khusus (DAK) fisik belum terserap hingga saat ini. Seharusnya, penyerapan DAK fisik per Februari sudah bisa mencapai 25 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sri Mulyani menuturkan, salah satu sebabnya adalah penerbitan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari kementerian dan lembaga belum dikeluarkan. Tanpa keduanya, anggaran tak akan bisa diserap.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Juklak dan juknis diharapkan bisa keluar sebelum tahun anggaran dimulai sehingga daerah tidak harus menunggu," kata Sri Mulyani di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati, mengatakan DAK fisik belum terserap lantaran ada perubahan aturan penyaluran. Dulu DAK fisik diberikan langsung dari pusat.
Jadi terkadang terdapat daerah yang tak membutuhkan DAK fisik namun tetap mendapat anggaran. Selain itu, ada juga daerah yang membutuhkan DAK fisik yang besar namun hanya kebagian sedikit dan sebaliknya.
Kini pemerintah daerah harus membuat proposal penyaluran DAK fisik melalui aplikasi. Programnya akan dievaluasi Ditjen Bina Bangda agar sesuai dengan program prioritas nasional dan disinkronkan dengan kementerian dan lembaga terkait. Diharapkan, kebutuhan masyarakat di daerah dapat terpenuhi dan sesuai dengan program pemerintah pusat.
Diah menuturkan, transisi-transisi yang terjadi membuat kepala daerah semakin berhati-hati. Kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang banyak melalukan operasi tangkap tangan juga membuat mereka khawatir. "Tadi disampaikan bupati ada yang sangat berhati-hati karena banyak OTT. Jadi sangat berhati-hati memproses, terutama fisik ini kan disorot," ujarnya.
Menurut Diah, khusus ketakutan kepala daerah soal OTT KPK akan menjadi evaluasi penyaluran DAK fisik. "Ini salah satu bagian dari elemen yang nanti dievaluasi, kenapa mereka takut kalau memang tidak ada apa-apa. Karena masyarakat di lapangan sudah sangat menunggu, kan," kata dia.