Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom, menyambut positif pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pasalnya, badan ini menurut Gomar, sebagai terobosan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Gultom menilai Danantara dapat menjadi solusi untuk mengkoordinasikan berbagai proyek BUMN yang tersebar, sehingga tercipta kolaborasi yang lebih terintegrasi dan terarah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pembentukan Danantara ini adalah langkah yang sangat baik. Dengan pengelolaan yang lebih terkoordinasi, proyek-proyek BUMN yang bertebaran bisa dijalankan dengan kolaborasi yang utuh dan lebih efisien," ujar Gultom saat dihubungi, Selasa, 18 Februari 2025.
Namun, ia mengatakan dengan besarnya nilai aset yang akan dikelola, pengawasan terhadap Danantara harus dilakukan dengan sangat ketat. "Aset sebesar ini tentu membutuhkan pengawasan yang transparan dan independen. Orang-orang yang diberi tugas mengawasi haruslah mereka yang tidak memiliki kepentingan pribadi, golongan, atau kepentingan sesaat," kata dia.
Pengawasan yang independen dan bebas dari kepentingan politik atau golongan, lanjutnya, menjadi syarat utama agar tujuan pembentukan Danantara. Hal itu untuk mengoptimalkan potensi negara tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial, sehingga tujuannya dapat tercapai dengan maksimal.
Pernyataan Gultom itu senada dengan pandangan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas yang sebelumnya juga menyampaikan pentingnya pengawasan yang melibatkan ormas keagamaan. "Dilibatkannya ormas keagamaan dalam pengawasan Danantara patut disambut gembira," kata Anwar.
Dalam pernyataannya, Anwar Abbas menyampaikan kehadiran ormas keagamaan dalam pengawasan Danantara diharapkan dapat menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, serta menghindarkan pengelolaan ekonomi negara dari pengaruh kapitalisme yang bisa memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi.
"Kita ingin negara ini maju, tapi bukan dengan meniru model Eropa, Amerika, atau Cina. Kita ingin maju dengan jati diri kita sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh mantan Presiden Republik Indonesia, seperti Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut mengawasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo dalam sambutannya pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, Presiden juga meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara di Danantara.
