Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri di Kabinet Merah Putih untuk menerima anggaran yang sudah ditetapkan. Prabowo berpesan agar mereka tidak terus-menerus mengajukan penambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Prabowo menyampaikan sebagian kementerian/lembaga atau K/L tidak akan mendapatkan anggaran yang diinginkan saat ini. Namun, Presiden mengisyaratkan hal itu bisa berubah seiring berjalannya waktu.
“Nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus, karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya,” kata Prabowo saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Desember 2024.
Sebelumnya, sejumlah menteri Prabowo mengajukan tambahan anggaran pada 2025. Tambahan anggaran tersebut diklaim untuk menunjang kerja-kerja kementerian.
Beberapa menteri yang meminta tambahan anggaran termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono juga mengajukan tambahan anggaran.
Prabowo: Saya Selalu Dibatasi Menteri Keuangan
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkit masa-masa dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Joko Widodo. Jenderal purnawirawan itu berkata ia selalu dibatasi oleh Sri Mulyani saat itu, yang memegang jabatan yang sama sebagai Menteri Keuangan.
Prabowo lalu bercanda tentang penerusnya, Sjafrie Sjamsoeddin, yang kini menjadi Menteri Pertahanan. Menurut dia, jika Sjafrie keberatan karena merasa dibatasi oleh Menkeu perihal anggaran, maka Sri Mulyani bisa bilang bahwa ia sekarang diperintahkan oleh Prabowo.
“Waktu saya menjadi petahana, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Sjafrie Sjamsoeddin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden,” ujar Prabowo.
Sri Mulyani dan Prabowo pernah berselisih mengenai anggaran pertahanan di masa pemerintahan Jokowi. Kementerian Keuangan sempat tak mengabulkan permohonan anggaran untuk membeli 12 pesawat Mirage 2000-5. Tempo saat itu menulis bahwa perselisihan dengan Prabowo menjadi salah satu pemicu eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu ingin hengkang dari kabinet Jokowi.
Tak hanya kepada para menteri, Prabowo juga berpesan kepada para gubernur dan bupati ada beberapa urusan negara yang menjadi prioritas. Oleh karena itu, dana yang diberikan kepada daerah mungkin tidak sesuai harapan masing-masing kepala daerah.
Prabowo lantas menjanjikan program unggulannya yaitu makan bergizi gratis bisa meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa hingga tujuh kali lipat.
“Dana Desa adalah sekarang Rp 1 miliar satu tahun. Dengan program makan bergizi, itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik lima, enam, tujuh kali,” ucap Prabowo.
Pilihan Editor: Dirut BEI Ungkap Kondisi Menantang Pasar Modal di 2024: Kami Tidak Keluarkan Kebijakan Populis
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini