Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan pihaknya bakal memberikan subsidi tarif atau public service obligation (PSO) untuk tiket LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang bakal segera diresmikan. Menurut Jokowi, subsidi yang diberikan bakal serupa dengan yang diberikan untuk moda transportasi massal lainnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya Kereta Cepat, semuanya harus ada subsidinya," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.
Subsidi untuk tarik minat masyarakat
Menurut Jokowi, subsidi diperlukan agar tarif transportasi massal terjangkau dan mampu menarik minat masyarakat. Soal besaran subsidi yang akan diberikan untuk LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Biar dihitung nanti secara teknis. Masa presiden disuruh ngitung-ngitung seperti itu," kata Jokowi.
Kerugian masyarakat akibat macet capai Rp 100 triliun
Menurut Jokowi kerugian masyarakat akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung mencapai Rp 100 triliun per tahun. Oleh karena itu, Jokowi berharap masyarakat dapat berpindah dari moda transportasi pribadi menjadi transportasi umum seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Setiap tahun, loh, rugi kita hampir Rp100 triliun. Ini harus segera diatasi karena secara makro ekonomi negara kita besar sekali. Bahwa harus ada subsidi itu, ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara," kata Jokowi.
Menhub: subsidi dalam bentuk PMN
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang memastikan bakal memberikan subsidi tarif KCJB. Menurut Budi Karya, subsidi itu dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Hal itu berbeda dengan subsidi yang diberikan kepada LRT Jakarta dan mass rapid transit atau MRT Jakarta. Contohnya, MRT Jakarta tarifnya Rp 15 ribu, sebenarnya angka finansialnya hampir dua kali lipat, sama juga dengan LRT.
“Untuk KCJB sama-sama kami memberikan PMN kepada KAI, KAI melaksanakan. Berarti beban bunga yang mesti ditanggung kan jadi for free dan KAI dapatkan cashflow. Bila digabungkan jadi satu, itu bagian dari subsidi oleh pemerintah,” ujar Budi Karya dalam wawancara bersama Reuters dikutip pada Sabtu, 12 Agustus 2023.
PMN sudah ditetapkan 3-4 bulan lalu
Budi Karya menjelaskan bahwa PMN itu sudah ditetapkan sekitar 3-4 bulan lalu. Soal angkanya, Budi Karya mengaku tidak mengetahui secara jelas. Yang penting, kata dia, dengan adanya subsidi harga tiket sepur kilat itu bisa turun.
“Iya (bisa turun),” ucap dia.
Kemenhub sudah perhitungkan tarif KCJB
Budi Karya juga mengaku Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah memperhitungkan tarif KCJB. Menurut Budi Karya, ada dua yang dilakukan, pertama angka rekomendasi, refleksi dari investasi dan beban bunga (angka keekonomian); serta kedua harga pasar.
Budi Karya menjelaskan, jika ternyata angka ekonominya tinggi sekali, pemerintah harus bisa membuat angka itu mendekati angka pasar. “Sudah diperhitungkan, dengan capital injection (suntikan modal), harganya antara Rp 250-300 ribu,” ujar Budi Karya.
Budi Karya berharap tarifnya akan mendekati harga yang bisa dibayar oleh masyarakat. “Sehingga (soal tarif) tidak ada masalah,” tutur Budi Karya.
Besaran subsidi masih tanda tanya
Soal besaran subsidi yang disiapkan pemerintah, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan Kemenhub telah membahas mengenai itu. Namun, dia tidak bersedia mengungkapkan hasil pembahasannya.
“Sudah (dibahas). Nanti saya jawab,” kata dia.
Dari estimasi harga keekonomian berdasarkan dokumen yang dilihat Tempo, yakni Rp 350 ribu, menjadi Rp 250-300 ribu diperlukan subsidi sebesar Rp 50-100 ribu per orang. Dengan target penumpang sekitar 31 ribu per hari—berdasarkan asumsi studi Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa (Polar) Universitas Indonesia, anggaran yang perlu disiapkan dalam setahun sebesar Rp 566 miliar hingga Rp 1,1 triliun.
Pengamat: subsidi tarif tidak relevan
Sementara itu, Pengamat Transportasi Perkotaan dari Universitas Lampung Aleksander Purba merespons pernyataan Jokowi yang bakal memberikan subsidi tarif KCJB tidak relevan. Hal ini karena sejak awal memang dibangun dengan skema business to business.
“Saya menduga Bapak Presiden salah menyebut bahwa yang disubsidi adalah kereta perkotaan atau kereta dalam kota yang mengangkut penglaju (komuter),” ujar dia saat dihubungi pada Jumat, 11 Agustus 2023.
M JULNIS FIRMANSYAH | MOH. KHORY ALFARIZI
Foto 
