Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kembali menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (beras SPHP) di seluruh Indonesia, yang sebelumnya pada 7 Februari 2025 sempat dihentikan sementara. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan saat ini penyaluran beras SPHP itu telah menjangkau seluruh wilayah indonesia yang terbagi ke 3 zona.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sesuai hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Pangan, total penugasan ke Bulog adalah 150 ribu ton ke tiga zona mulai dari Aceh sampai Papua,” ujar Arief merincikan total target penyaluran beras SPHP dalam keterangan resminya pada Jumat, 7 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari total target penyaluran 150 ribu ton tersebut, Zona 1 yang terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi) dialokasikan sebanyak 50 ribu ton beras SPHP. Adapun khusus Zona 1 itu, penyaluran baru dimulai sejak 3 Maret dan dibidik selesai sampai 29 Maret 2025.
Kemudian, untuk Zona 2 yang mencakup wilyah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, dan Kalimantan dijatah beras SPHP sebanyak 84,5 ribu ton. Terakhir Zona 3, yaitu Maluku dan Papua dialokasikan 15,5 ribu ton beras SPHP. Bapanas mencatat eriode penyaluran beras SPHP unyuk Zona 2 dan 3 dijalankan sejak 24 Februari sampai 29 Maret 2025.
“Dengan ini pemerintah bersama Perum Bulog memastikan semua wilayah Indonesia akan menerima penyaluran beras dari program SPHP. Tentunya masyarakat dapat memperolehnya dengan harga yang lebih terjangkau sesuai yang telah ditetapkan pemerintah," kata Arief.
Arief mengatakan penyaluran beras SPHP itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar harga dan stok pangan dapat stabil selama Ramadan sampai Idulfitri 1446 Hijriah. Pemerintah menetapkan harga acuan penjualan (HAP) beras SPHP masing-masing setiap wilyah yakni zona 1 Rp 12.500 per kilogram, zona 2 Rp 13.100 per kg, zona 3 Rp 13.500 per kg.
Namun, pemerintah memberikan harga lebih rendah untuk penyaluran beras SPHP lewat operasi pasar. Harga beras SPHP untuk zona 1 Rp 12 ribu per kg, zona 2 Rp 12.300 per kg, dan zona 3 Rp 12.600 per kg. “Untuk harga jual di pasaran, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, dan tentunya dengan Satgas Pangan Polri akan melakukan pengawasan berkala. Ini demi masyarakat supaya dapat memperoleh beras SPHP sesuai dengan harga yang telah ditetapkan," ujar Arief menegaskan.
Ia menyebut penyaluran beras SPHP melalui Operasi Pasar Pangan Murah merupakan tugas Bulog yang bekerja sama dengan jaringan gerai PT Pos Indonesia (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian, Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI), dan dinas pemerintah daerah setempat.
Sebelum akhirnya program SPHP dimulai kembali ke semua zona, Arief menyebut, pemerintah telah mendistribusikan beras murah itu dalam jumlah terbatas untuk mempertahankan harga beras yang dinilai stabil. Sehingga ia lebih dahulu melihat dinamika pasar, bila terjadi kenaikan harga beras maka SPHP akan digunakan untuk mengintervensi.
"Kalau harganya sudah baik kan gak perlu SPHP. Tapi kalau misalnya ada kenaikan ya nanti kami bisa berikan," ucap Arief setelah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai meninjau harga pangan di hari kelima bulan Ramadan di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Rabu, 5 Maret 2025.
Sebelumnya Zulhas memerintah Bapanas untuk menyalurkan beras SPHP secepatnya. Pasalnya, para pedagang di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat mengadu ke Zulhas perihal kekosongan stok beras tersebut.
"Tadi ada pertanyaan. 'Pak sudah 2 bulan SPHP enggak ada,' gitu ya," ujar Zulhas di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Rabu. Di hadapan wartawan, Zulhas menjanjikan akan menurunkan beras SPHP setelah mendengar keluhan pedagang.
Foto 
