Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat sejatinya tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur. Lebih dari itu, penerimaan negara dari pajak dikembalikan dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial ke masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menyebutkan sebanyak 98 juta rakyat Indonesia mendapatkan akses kesehatan gratis atau tanpa membayar melalui BPJS Kesehatan yang merupakan subsidi sosial hasil dari pungutan pajak. "Itu tidak berarti tidak membayar (dalam mengakses layanan kesehatan), tapi yang membayar adalah negara melalui penerimaan pajak,” kata Sri Mulyani saat acara Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2023 di Sarinah, Jakarta, Ahad, 6 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak hanya digunakan untuk subsidi pembayaran kesehatan masyarakat yang tidak mampu, kata Sri Mulyani, manfaat pajak juga dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat seperti LPG 3 kg, biaya listrik hingga bahan bakar minyak (BBM).
“LPG 3 kg itu adalah uang pajak, yaitu Anda disubsidi. Kalo Anda main mengecas telepon, itu seluruh tarif dari listrik di rumah itu mayoritas masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi tidak hanya dalam bentuk bangunan-bangunan,” tuturnya.
Lebih jauh, Sri Mulyani memastikan bahwa Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak akan terus memperbaiki tata kelola. Hal ini agar pemerintah bisa memberi kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak serta senantiasa memberikan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaat dari pajak.
“Jadi banyak sekali manfaat pajak. Namun kami juga tahu bahwa masyarakat pasti makin kritis kepada kita semuanya jadi kita juga akan makin transparan dan terus memperbaiki kita akan terus melayani memberikan edukasi,” kata Sri Mulyani.
Ia pun berjanji pihaknya tidak akan tebang pilih dalam mendisiplinkan jajaran dan karyawannya yang terbukti melakukan kesalahan dalam mengelola pajak. Meski manusia tidak luput dari kesalahan, Sri Mulyani berjanji tidak akan memberi kelonggaran terhadap kesalahan.
“Ini adalah janji kami Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Itu adalah upaya kita semua untuk membangun Indonesia yang tercinta ini, negara kita sendiri, bangsa kita sendiri hanya bisa besar, hanya bisa menjadi maju karena keringat kita sendiri," ujar Sri Mulyani. "Maka kita akan terus maju kita akan terus kerjasama dan kami akan tidak pernah lupa berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah membayar pajak dengan baik,” kata dia.
ANTARA
Foto 
