Starlink Bisa Didenda Kominfo Kalau Tak Bangun Kantor Operasional di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Nezar Patria mengatakan penyedia jasa layanan internet berbasis satelit Starlink sedang membangun kantor operasional atau Network Operation Center (NOC) di Indonesia. Pembangunan kantor PT Starlink Services ini menyusul layanan operasional Starlink yang sudah di resmikan sejak pertengahan Mei 2024. "Sedang dalam proses," kata Nezar ditemui di Fairmont Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.

Tidak hanya kantor operasional, Kominfo juga meminta Elon Musk, Starlink untuk menyiapkan gateway di Indonesia. Pemeirntah, menurutnya tidak memberi tenggat resmi kepada Starlink untuk membangun NOC di Indonesia. Akan tetapi, ia menginstruksikan supaya Elon Musk secepatnya membangun kantor pusat untuk operasional Starlink di Indonesia. "Secepatnya, target tahun ini harus sudah jadi," ucapnya.

Menurut Nezar, Kominfo tidak menutup kemungkinan akan mendenda miliarder asal Amerika Serikat itu apabila tidak membangun NOC Starlink di Indonesia. Namun, menurut dia, saat ini Kominfo masih berfokus perihal potensi pajak yang bisa didapat negara dari beroperasinya Starlink. "Kalau soal denda, nanti kami bicarakan. Yang penting mereka harus comply dengan peraturan-peraturan yang ada," ujar Nezar.

Layanan internet Starlink menurut Nezar juga bisa beroperasi di kawasan perkotaan. "Bisa jadi, kalau memang ada kebutuhan untuk itu," kata dia. Menurutnya, selama regulasinya jelas, kelak, jika layanan ini juga digunakan di perkotaan, tidak akan berdampak pada layanan internet lokal. Ia juga memastikan pemerintah tidak akan memperlakukan Starlink sebagai anak emas.

Saat ini Kominfo tetap mengarahkan operasional Starlink dikhususkan untuk wilayah-wilayah terpencil. Sejak layanannya diresmikan di Bali beberapa waktu lalu, jaringan Starlink baru dimanfaatkan Kementerian Kesehatan untuk mendukung layanan kesehatan di daerah terpencil.